Budaya Pindah Partai Tidak Memberikan Nilai Pendidikan Politik Berita NTT Budaya Pindah Partai Tidak Memberikan Nilai Pendidikan...
Berita NTT
Budaya Pindah Partai Tidak Memberikan Nilai Pendidikan PolitikHal ini menunjukan bahwa sikap oportunistik politisi lebih mendominasi ketimbang transformatif. Namun pindah partai secara subtansial
DokDrs. Ahmad Atang, M.Si Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong
POS KUPANG.COM I KUPANG---Pengamat Politik dari Universitas Muhammadyah Kupang, Dr. Ahmad Atang menegaskan, fenomena caleg yang pindah partai dari sisi aturan tidak ada larangan bagi para politisi.
Namun dari sisi budaya politik perilaku politisi yang demikian tidak memberikan nilai pendidikan politik yang b aik bagi masyarakat.
Ahmad Atang kepada POS KUPANG.COM, Minggu (15/7/2018) mengatakan, fenomena pindah partai di Indonesia lebih pada soal kemandekan negosiasi terkait kekuasaan seperti tdk diakomodir pada pilkada. Perebutan nomor urut dan distribusi daerah pemilihan, konflik kepentingan, berseberangan dengan kebijakan pimpinan partai, distribusi jabatan yang tdk merata dan sebagainya.
Hal ini menunjukan bahwa sikap oportunistik politisi lebih mendominasi ketimbang transformatif. Namun pindah partai secara subtansial harus menyangkut kepentingan ideologi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Bagi saya, seorang kader partai yang baik apabila ia mampu mempertahankan ideologi partai dan menjaga amanah konstituen. Oleh karena itu, partai politik harus dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional," katanya.
Partai politik hari ini, jelas Atang, hanya difahami sekadar kendaraan politik sehingga tidak mengherankan jika managemen peng elolaan partai seperti rental politik, padahal parpol merupakan instrumen kunci dalam demokrasi, karena tdk ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik.
Cara pandang partai seperti rental politik maka politisi boleh datang dan pergi kapan saja dia mau. (*)
