www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Kategori

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

On 1:22 AM

Hanura: Penggalangan Dana Politik Gerindra Tak Akan Efektif

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menilai sah-sah saja Partai Gerindra mengadakan kegiatan penggalangan dana perjuangan politik. Menurutnya itu adalah usaha politik yang biasa.

"Ya namanya juga usaha politik. Saya kira itu hal yang sah saja," kata Pasek saat dihubungi, Jumat (22/6).

  • Soal Penggalangan Dana Politik, Ketua DPP Golkar: Sabar Pak Prabowo
  • 'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik
  • Ketum PKS Bertemu Prabowo Subianto Pekan Depan

Pasek juga menduga penggalangan dana ini tidak akan berjalan efektif. Karena, kata dia, masyarakat sudah mengetahui Prabowo adalah orang yang kaya raya.

"Masalahnya, rakyat kan tahu Beliau selain jenderal juga pengusaha yang kaya raya. Sehingga kalau toh ada yang menyumbang paling dari dalam potensinya sendiri," ujarnya.

Meski begitu, Pasek tidak bisa serta merta menduga bahwa saat ini mantan Danjen Kopassus itu tengah kekurangan logistik. Dia menganggap penggalangan dana itu sebagai bagian dari usaha politik saja.

"Namun sebagai ikhtiar dan bagian dari ngetes tingkat keterikatan publik ya menjadi hal yang wajar saja," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, siap berkompetisi dalam pemilihan presiden tahun 2019, meski belum mengantongi tiket untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

1 dari 2 halaman

Biaya Politik Tinggi

Sambangi DPR, Prabowo Bahas Serangkaian Teror di Tanah Air
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab pertanyaan wartawan saat menyambangi Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (16/5). Prabowo menyebut pihaknya akan membahas langkah-langkah yang dapat dilak ukan terkait terorisme. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Suabianto mengumumkan program penggalangan dana untuk mendukung perjuangan politiknya dan Partai Gerindra di Pilkada dan Pemilu Serentak 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo melalui akun Facebook pribadinya Kamis 21 Juni kemarin.

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi. Hal ini membuat banyak calon-calon pemimpin yang mencari penyandang dana. Padahal, belum tentu penyandang dana itu memiliki kesetiaan untuk bangsa dan negara Indonesia.

"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung-pendukung saya dan pendukung Gerindra. Saudara-saudara saya namakan program ini program galang perjuangan," kata Prabowo.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Sumber: Google News

thumbnail

On 1:22 AM

Membaiknya Kinerja Pemerintahan Jokowi Membuat Peta Politik ...

Pilpres 2019

Membaiknya Kinerja Pemerintahan Jokowi Membuat Peta Politik dan Arah Dukungan di Jabar Berubah

Sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan 9.530.315 suara atau setara 40,22%.

Membaiknya Kinerja Pemerintahan Jokowi Membuat Peta Politik dan Arah Dukungan di Jabar BerubahImanuel Nicolas Manafe/Tribunnews.comJokowi dan Prabowo berbincang di beranda Istana Merdeka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terus membaiknya kinerja pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun terakhir diyakini menjadi alasan berubahnya peta politik dan arah dukungan di wilayah Jawa Barat.

Dimana lima tahun lalu dalam pemi lihan presiden (Pilpres) 2014 dukungan mayoritas warga bumi priangan memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam rekapitulasi KPU Jabar, Prabowo-Hatta yang juga pasangan nomor urut satu ketika itu memperoleh 14.167.381 suara atau 59,78%.

Sementara pasangan Jokowi-JK mendapatkan 9.530.315 suara atau setara 40,22%.

"Pertama dukungan publik atas kinerja Pak Jokowi yang terus membaik dari tahun 2015 sampai saat ini terus mengalami perbaikan, publik menerima, Jokowi sebagai pemimpin yang dipercaya dan kinerja program juga dirasakan memuaskan publik Jabar," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas di kawasan Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Selain kinerja pemerintahan yang dinilai warga Jawa Barat terus membaik, peran mesin politik juga memiliki andil besar dalam memperbaiki image Jokowi di Jawa Barat.

"Nah kinerja parpol termasuk diantaranya PDIP dan anggota koalisinya, anggota koalisi Pak Jokowi itu situ juga ada pengaruhnya, ada Golkar ada PKB, Hanura, kinerja porpol secara langsung memperbaiki perubahan image dari pemilih Jokowi di Jabar," ujar Abbas.

Dan faktor lain menurut Abbas yang juga sama pentingnya adalah kemampuan dari tim koalisi pemerintahan dapat mengaitkan moment Pilkada serentak 2018 dengan prospek pilpres di 2019,

"Usaha mengaikutkan itu ditangkap oleh pemilih jabar," ujar Abbas.

Hal tersebut juga terlihat dari hasil survei yang dilakakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Dimana dalam hasil survei terbarunya SMRC mencatat warga Jawa Barat yang mendukung calon petahana Jokowi sebesar 48,3% sedangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya mendapat dukungan sebesar 37,8%.

Survei SMRC sendiri dilakukan dalam kurun waktu 22 Mei hingga 1 Juni 2018, dengan melibatkan 820 responden.

Sampel dipilih dengan motede multistage random sampling dengan jumlah proporsional, serta margin of error sebesar  ±3.5%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Beredar Video Syur Disebut Mirip Dirinya, Aura Kasih: Heboh pada WA Gue, Sok Atuh Dicek Sumber: Google News

thumbnail

On 4:22 PM

Sekjen: Selama Ini Ongkos Politik Partai Gerindra Sebagian Berasal ...

Sekjen: Selama Ini Ongkos Politik Partai Gerindra Sebagian Berasal dari Iurang Angota Legislatif

Selama Ini Ongkos Politik Partai Gerindra Sebagian Berasal dari Iurang Angota Legislatif

Sekjen: Selama Ini Ongkos Politik Partai Gerindra Sebagian Berasal dari Iurang Angota LegislatifTaufik Ismail/Tribunnews.comWakil Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penggalangan dana untuk ongkos politik yang dilakukan partainya kepada masyarakat ‎merupakan bagian dari sebuah ke jujuran terhadap kondisi yang terjadi sekarang ini.

Menurutnya, ongkos politik sekarang ini cukup besar dan partai Gerindra memiliki keterbatasan.

Baca: Muzani Sebut Keterbatasan Dana Menjadi Alasan Gerindra Galang Donasi

"Kami jujur saja kita memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, kita memiliki pembiayaan politik yang besar yang harus bisa digotong bersama-sama dan kalau kemudian simpati kader Gerindra simpati, orang-orang yang berempati bisa memberikan support dukungan dalam bentuk dana berapapun besarnya tentu kami akan sangat bergembira dan berterima kasih," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, (22/6/2018).

Selama ini, menurut Muzani ongkos politik partai Gerindra sebagian berasal iuran‎ anggota DPR dan DPRD. Iuran tersebut digunakan untuk kebutuhan partai di masing-masing tingkatan.

"Selama ini berjalan efektif dan digunakan untuk kebutuhan politik partai di tingkat masing-masing d an Jumlahnya kurang lebih 20 persen dari total pembiayaan kami. Jumlah itu tentu saja sebagian besar digalang oleh sumber-sumber lain," katanya.

Selain dari iuran para anggota legislatifnya, ongkos Politik partai Gerindra juga berasal dari sumber lain.

Baca: Survei RTK: Khofifah-Emil 36,9 Persen, Gus Ipul-Puti 33,3 Persen

Muzani tidak menjelaskan sumber lain yang dimaksud, hanya saja dana yang terkumpul digunakan untuk biaya pengkaderan partai.

‎"Karena kebutuhan pengkaderan kami sangat besar. Kami lakukan pengkaderan srtiap bulan tak pernah berhenti sampai sekarang, sehingga itulah yang menyebabkan kebutuhan kami besar sekali karena seluruh kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan operasional dari pengkaderan itu menjadi tanggung jawab kami di sini," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail Editor: Imanuel Nicolas Manafe Ikuti kami di Beredar Video Syur Disebut Mirip Dirinya, Aura Kasih: Heboh pada WA Gue, Sok Atuh Dicek Sumber: Google News

thumbnail

On 4:22 PM

'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kekurangan dana politik untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun di sisi lain, beredar uang rupiah pecahan 100 ribu dan 50 ribu berstempel Prabowo dan Ganti Presiden 2019.

Untuk mendanai perjuangan politiknya, Prabowo membuat program donasi. Penggalangan dana ini dia sampaikan melalui akun Facebook-nya.

  • Ketum PKS Bertemu Prabowo Subianto Pekan Depan
  • Gerindra Akui Sedang Hadapi Masalah Keterbatasan Dana Politik
  • Pesan Prabowo untuk Rakyat Jawa Timur Jelang Pilkada 27 Juni

"Saudara-saudara saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung saya dan Gerindra, saya namakan program ini Galang Perjuangan," ujar Prabowo dalam sebuah video yang dia unggah dalam akun Facebooknya, Kamis 21 Juni 2018.

Bahkan, kata Prabowo, pihaknya sudah menyiapkan nomor reke ning dan cara untuk mengirim bantuan tersebut.

"Kalau kau benar-benar ingin ada perbaikan, mendukung saya, Gerindra dan calon gubernur terbaik yang sebentar lagi pilkada, saya mohon bantuan," kata Prabowo.

"Kalau kau sanggup mengirim Rp 5 ribu, Rp 10 ribu dan seterusnya, terima kasih. Akan sangat-sangat berarti. Bayangkan Rp 20 ribu kalau disamakan 1 kotak rokok atau 2 mi instan, saudara bisa mengubah masa depan bangsa," kata dia.

Prabowo mengatakan, penggalangan dana ini akan diawasi dan dijaga ketat oleh akuntan publik. Prabowo memberikan gambaran, jika setengah dari 10 juta pengikutnya di Facebook masing-masing mengirimkan Rp 20 ribu, maka jumlah tersebut sudah cukup untuk memperkuat Gerindra dan kader-kadernya yang akan bertarung di pilkada.

Penggalangan dana ini dilakukan lantaran demokrasi berbiaya sangat tinggi. Sehingga hanya pihak yang memiliki modal besar dan atau didukung oleh pemilik modal besarlah yang akan menang.

"Demokrasi liberal berbiaya tinggi ini mengakibatkan banyaknya para pemimpin kita di semua level, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional tersandera oleh kepentingan pemilik modal yang mendukungnya maju di kancah pemilihan. Dampaknya, semakin hari semakin banyak pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi dan persekongkolan bisnis kebijakan," ucap Prabowo.

Kurangnya dana politik, diakui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Karena itu, muncul penggalangan dana perjuangan politik.

"Di sisi lain juga, jujur saja bahwa perjuangan yang besar dan perjuangan yang berat memerlukan dana perjuangan yang besar. Dan kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dia menjelaskan, partainya sedang memerlukan dana politik yang besar. Sebab, banyak kebutuhan politik jelang pemilu yang harus ditanggung sendiri oleh partai.

"Sumber dana kami juga terbatas, sementara biaya politik yang harus kami tanggung tidak kecil, sehingga hal-hal itu yang menyebabkan kami harus melakukan cara seperti itu, kenapa galang dana itu dilakukan," ungkap Muzani.

Wakil Ketua MPR ini menjelaskan, dari dana kolektif kadernya di DPR dan DPRD, Partai Gerindra hanya mengumpulkan dana 20 persen dari kebutuhan. Dana itu juga telah digunakan untuk kebutuhan di setiap daerah.

"Selama ini berjalan efektif dan digunakan untuk kebutuhan politik partai di tingkat masing-masing dan jumlahnya kurang lebih 20 persen dari total pembiayaan kami. Jumlah itu tentu saja sebagian besar digalang oleh sumber-sumber lain," papar Muzani.

Meski begitu, dia menilai penggalangan dana ini sebagai bentuk kejujuran dan penggambaran posisi Gerindra saat ini. Dia juga tidak memungkiri penggalangan dana ini akan menaikkan elektabilitas partainya.

"Selain intensif materi ya barangkali ada insentif elektabilitas. Tet api kami menyampaikan ini sebagai sebuah keadaan yang sebenarnya, kami jujur saja memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, dan memiliki pembiayaan politik yang besar yang harus bisa digotong bersama-sama," pungkas Muzani.

1 dari 3 halaman

Harus Transparan

[Bintang] Prabowo Subianto
Nonton bareng film 212 (Nurwahyunan/bintang.com)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memang tak punya dana untuk nyapres di 2019.

"Menurut saya, Pak Prabowo sedang jujur tidak punya uang, kalau menurut saya dua kali maju pilpres dan kalah itu habis-habisan," katanya saat ditemui di Cafe Mandailing, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Ia pun menyambut baik penggalangan dana perjuangan politik yang dilakukan Prabowo dan Partai Gerindra. Penggalangan i ni efektif menggaet generasi milenial.

"Ide Pak Prabowo kreatif dan juga sangat sesuai dengan generasi milenial. Crowdfunding sudah jadi budaya dalam aksi sosial budaya. Dan ide Pak Prabowo tentang crowdfunding, terobosan kreatif agar politik menjadi milik semua," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, PKS juga sempat melakukan kegiatan penggalangan dana yang serupa saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang memudahkan akses publik untuk berpartisipasi dalam pendanaan partai politik.

"KPU perlu memudahkan akses publik untuk partisipasi pendanaan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan berkomentar banyak mengenai penggalangan dana perjuangan politik yang digagas Prabowo. Menurutnya itu hak pribadi dari Partai Gerindra.

"Ya haknya Gerindra, kan bagus saja," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partaonan Daulay juga menilai wajar kegiatan penggalangan dana tersebut. Namun, penggalangan itu harus dilakukan secara transparan.

"Yang paling penting dilakukan secara terbuka dan transparan. Termasuk sumber dan penggunaannya," kata Saleh saat dihubungi.

Saleh mengatakan, dana untuk berpolitik memang sangat besar. Terlebih lagi dana tersebut tidak ditanggung oleh negara.

"Apalagi, biaya demokrasi yang diperlukan sangat besar. Sementara, negara tidak menyiapkan alokasi anggaran biaya yang memadai. Pada titik ini, yang diharapkan bisa membantu adalah masyarakat," ungkapnya.

Saleh Partaonan Daulay yang juga anggota Komisi IX ini tidak melihat penggalangan dana politik sebagai sinyal bahwa mantam Danjen Kopassus itu sedang kekurangan logistik untuk Pilpres 2019.

"Kalau ada donasi, kan bisa digunakan sebagai ta mbahan. Lagian, sejauh ini kita juga tidak tahu kekuatan logistik Prabowo," tegas Saleh.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai sah-sah saja jika Prabowo menggalang dana. Selama penggalangan itu dilakukan sesuai aturan yang ada.

"Boleh-boleh saja. Tak ada masalah sejauh sesuai ketentuan. Dulu ada calon lain yang pakai cara serupa," kata Hendrawan saat dihubungi.

Meski begitu, dia menegaskan, dana penyumbang akan lebih banyak diberikan pada calon yang memiliki peluang menang yang cukup besar. Bukannya pada calon yang memiliki sedikit peluang

"Dalam politik, dana lebih besar biasanya mengalir kepada calon yang kans menangnya lebih besar," ucap Hendrawan.

2 dari 3 halaman

Uang Tak Layak Edar

Uang berstempel Prabowo yang viral. (Ist)
Uang berstempel Prabowo yang viral. (Ist)

Uang rupiah berstempel Prabowo dan 2019 Ganti Presiden marak beredar di masyarakat. Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak pernah mengedarkan uang tersebut dan akan menghancurkannya.

"BI tidak pernah mengeluarkan uang rupiah yang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Buwono Budi Santoso di Manado, Jumat (22/6/2018) seperti dikutip Antara.

Buwono mengatakan, jika pihaknya mendapat uang berstempel itu dipastikan segera memusnahkannya.

"Sesuai info sudah beredar uang dengan stempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto. Untuk dipahami bahwa BI mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar, artinya uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan clean money policy BI," tegas Buwono.

Sejauh ini, khususnya di Sulut, Buwono mengatakan belum menemukan uang seperti itu. &q uot;Kami belum dapat uangnya sehingga belum dapat mengklarifikasi uang asli atau bukan," kata Buwono.

Dia menjelaskan uang yang diberi cap dengan tulisan Prabowo Subianto, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk transaksi atau tidak layak edar.

"Apabila uang tersebut masuk BI, akan masuk dalam kelompok uang yang akan dimusnahkan, karena kotor dan ada tinta yang tidak seharusnya," kata Buwono.

Buwono mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap uang. Apabila ada yang memegang uang tersebut tak segan-segan untuk menyerahkan uang tersebut langsung ke BI.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan lembaran berbentuk uang kertas pecahan Rp 50 ribu yang bertuliskan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Melacak Leluhur Prabowo Subianto di Banyumas

Sumber: Google News