www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On Mei 14, 2018

Pelibatan Aparat Hukum dalam Pilkada, Demokrasi Terancam Rusak

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Penangkapan sejumlah pejabat yang dilakukan oleh penegak hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 menuai kritik dari kalangan legislator. Pasalnya dinilai bisa menuai kegaduhan politik.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang.

Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum dalam kontestasi pilkada akan berdampak buruk terhadap perkembangan proses demokrasi. Pasalnya, ada satu hal yang memantik kecurigaan publik yaitu, dugaan kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi.

"Saya rasa itu tidaklah baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi dan sebagainya," ujar politisi Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, (14/5).

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi.

Sementara itu, menurut peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih se ring menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Contohnya, yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018.

"Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas di Jakarta, Senin (14/05).

Menurutnya, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya, aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK,” paparnya.

“Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan jika belum ada potensi kerugian. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," tegasny a.

Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen.

"Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain," kata Almas ketika dihubungi.

(aim/JPC)

#pilkada serentak #ketua komisi ii dpr #zainuddin amali #legilator golkar #pelibatan aparat di pilkada #pilkada 2018 #pilbup #pilgubSumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

thumbnail

Posted by On Mei 14, 2018

Desak Revisi UU Terorisme, Romo Siapkan #GantiDPR2019

Pray for Surabaya

Pray for Surabaya (JawaPos.com)

JawaPos.com - Negara belum berhasil membasmi aksi terorsime. Sejumlah aksi teror masih saja terjadi belakangan ini dan memakan korban. Terbaru di Surabaya. Melihat kondisi ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak DPR untuk merevisi Undang-undang (UU) Terorisme.

Sekretaris Eksekutif Hubungan Hak dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Uluhayanan menegaskan, pengesahan UU terorisme merupakan langkah DPR dalam mendukung aparat penegak hukum membasmi kelompok radikal.

"Kepada segenap warga bangsa saudara-saudari yang terkasih, mari kita menanti wakil rakyat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi membantu pihak kepolisian me mbasmi terorisme di bangsa ini," ungkap Romo Agus di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (13/5).

Berita Terkait
  • Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Perlu Ubah Regulasi
  • Kalau Pembahasan Revisi UU Terorisme Lamban, Ini Akibatnya
  • Bom Samarinda, Komisi III Desak UU Pemberantasan Terorisme Lebih Serius

Agus melihat di dalam undang-undang terorisme yang saat ini masih terdapat celah kelemahan. Seperti tidak adanya kewenangan kepolisian menangkap kelompok radikal jika mereka belum melakukan pelanggaran pidana.

Atas dasar itu, Agus menyerukan agar revisi UU terorisme segera disahkan supaya penegak hukum dapat melakukan langkah pencegahan lebih maksimal. Karena kelemahan itu pula yang ditengarai penyebab tidak maksimalnya pemberantasan teroris di Indonesia.

"Undang-undang MD3 aja bisa (disahkan), jadi kenapa yang dibutuhkan rakyat semua berteriak perang melawan t erorisme tapi dasar hukum kita tahu lemah," lanjut Agus.

Jika DPR terus-menerus mengulur-ngulur waktu dalam mengesahkan revisi UU terorisme, maka Romo menyiapkan tanda pagar (tagar) ganti DPR 2019 atau #gantiDPR2019.

Tagar itu terpaksa disiapkan, karena wakil rakyat dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan terorisme. "Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada pengesahan Revisi Undang-undang Terorisme, mari kita bangun tagline #GantiDPR2019," pungkasnya.

(sat/JPC)

#uu terorisme #revisi uu terorisme #kwi #konferensi waligereja indonesia #teror bom surabaya #bom gereja surabaya ##gantidpr2019

Alur Cerita Berita

  • Selamat dari Ledakan Bom di GKI Diponegoro karena Bangun Kesiangan

    Senin, 14 May 2018 05:30

  • Nyinyiran Fadli Zon soal Bom Surabaya yang Dinyinyirin Balik Netizen

    Senin, 14 May 2018 05:10

  • Tiga Jenazah Sudah Dievakuasi ke RS Bhayangkara

    Se nin, 14 May 2018 03:01

  • Kabar Hoaks Beredar Saat Terjadi Teror Bom di Surabaya dan Sidoarjo

    Senin, 14 May 2018 02:10

  • Seluruh Bom di Rusunawa Wonocolo Berhasil Dijinakkan

    Senin, 14 May 2018 01:49

  • Masih Bernafas Usai Ledakkan Bom, Anton Ditembak Mati

    Senin, 14 May 2018 01:24

  • Terduga Peledakan Bom Tak Pernah Menyapa Warga

    Senin, 14 May 2018 01:04

  • Peledak Bom di Rusunawa Wonocolo Diduga Warga Tandes

    Senin, 14 May 2018 00:33

  • Romo Syafii:Tindakan Bom Bunuh Diri Itu Merugikan NKRI

    Senin, 14 May 2018 00:29

  • Risma: Saya Sudah Berikan Segalanya untuk Warga Surabaya

    Senin, 14 May 2018 00:21

  • Sejumlah Warga Dievakuasi ke Blok D

    Senin, 14 May 2018 00:20

  • Aksi Terorisme Terus Berulang, Kata PBNU Ini Penyebabnya

    Senin, 14 May 2018 00:10

  • PGK: Masyarakat dan Polri Harus Bersatu P erangi Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 23:49

  • LDNU Menilai Ada Skenario Besar Merusak Persatuan Bangsa

    Minggu, 13 May 2018 23:38

  • Gegana Masih Berusaha Jinakkan Bom di Rusunawa Wonocolo

    Minggu, 13 May 2018 23:22

  • Pemuda di Sumut Bikin Aksi 1.000 Lilin untuk Tragedi Bom Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 23:08

  • Teror Berlanjut, Bom Meledak di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo

    Minggu, 13 May 2018 22:58

  • Pasca Teror Surabaya, Muncul Hoax Ada 6 Bom di Malang

    Minggu, 13 May 2018 22:44

  • Ucapkan Belasungkawa, Paus Akui Dekat dengan Umatnya di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 22:43

  • Mabes Polri Benarkan Ledakan Bom di Sidoarjo

    Minggu, 13 May 2018 22:42

  • Minta Semua Umat Beragama Tak Terprovokasi, PBNU Kritik Kinerja BIN

    Minggu, 13 May 2018 22:28

  • Total Korban Luka Bom Gereja Surabaya 43 Orang dan 13 Tewas

    Mingg u, 13 May 2018 22:26

  • Soal Bom Surabaya, Fatayat NU: Masyarakat Jatim Sedang Diuji

    Minggu, 13 May 2018 22:03

  • Polisi Korban Bom Gereja Sukses Jalani Operasi

    Minggu, 13 May 2018 22:02

  • AMPG Ajak Semua Umat Bersatu Lawan Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 22:02

  • UGM Desak Revisi UU Terorisme Segera Disahkan

    Minggu, 13 May 2018 21:48

  • Bahan Kimia Hingga Surat Ditemukan di Rumah Pelaku Bom Bunuh Diri

    Minggu, 13 May 2018 21:47

  • Antisipasi Aksi Teroris, Patroli di Jogja Melibatkan Tentara

    Minggu, 13 May 2018 21:46

  • Bek Belanda Sampaikan Dukacita untuk Korban Bom Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 21:36

  • Bom Surabaya, Polda Sulsel Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

    Minggu, 13 May 2018 21:25

  • Pelaku Bom Gereja Surabaya Dikenal Sebagai Penjual Obat Herbal

    Minggu, 13 May 2018 21:21

  • Korban Ledakan Bom Gereja Surabaya Sedang Hamil 4 Bulan

    Minggu, 13 May 2018 21:19

  • Menkes: Seluruh Biaya Perawatan Korban Ditanggung Pemerintah

    Minggu, 13 May 2018 21:17

  • Kiper Arema Bersuara Lantang Soal Teror Bom Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 20:12

  • Prabowo: Tidak ada Islam yang Jahat Seperti itu

    Minggu, 13 May 2018 20:11

  • Kutip Ayat Alquran, Rommy: Teror Adalah Tindakan Antikemanusiaan

    Minggu, 13 May 2018 20:05

  • Warga Malang Tidak Takut Teroris

    Minggu, 13 May 2018 20:05

  • Densus 88 Ledakkan Bom di Rumah Pelaku Teror Gereja Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 19:33

  • Yusril Minta Pelaku Teror Bom di Gereja Dihukum Secara Adil

    Minggu, 13 May 2018 19:30

  • Soal Bom Surabaya, Buya Syafii: Pelaku Sudah Dicuci Otak

    Minggu, 13 May 2018 19:21

  • Belasungkawa, Pelaku Pasar Modal Kenakan Pita Hitam di Lengan Kanan

    Minggu, 13 May 2018 19:16

  • PGI Minta Elite Politik Stop Beri Komentar yang Memperkeruh Suasana

    Minggu, 13 May 2018 18:30

  • Masih Ada Potensi Teror di Tempat Lain, PGI Minta Keamanan Diperketat

    Minggu, 13 May 2018 18:00

  • Pelaku Bom Gereja di Surabaya Sekeluarga, Libatkan Empat Anaknya

    Minggu, 13 May 2018 17:52

  • FKUB Kota Malang Kecam Aksi Pengeboman di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 17:45

  • Buntut Aksi Terorisme, Anies Kerahkan 36.000 Personel Keamanan di DKI

    Minggu, 13 May 2018 17:40

  • Aksi Terorisme di Gereja Surabaya dan Mako Brimob Saling Berkaitan?

    Minggu, 13 May 2018 17:20

  • PSI: Negara Harus Punya Strategi Mumpuni Berantas Sel Tidur Teroris

    Minggu, 13 May 2018 17:13

  • Tragedi Bom Surabaya, Masyarakat Sumut: Kami Tidak Takut Teroris

    Minggu, 13 May 2018 17:06

  • KPAI Kecam Anak-Anak Dilibatka n dalam Aksi Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 17:00

  • PGI: Pelaku Teror Bom Surabaya Tidak Beragama

    Minggu, 13 May 2018 16:56

  • Hanya Orang Pengecut yang Berani Berbuat Teror

    Minggu, 13 May 2018 16:54

  • Yusril: Kekerasan Harus dijawab dengan Hukum yang Adil

    Minggu, 13 May 2018 16:53

  • Bom Surabaya, PGI: Ini Perang Melawan Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 16:52

  • Muhammadiyah Jatim Kecam Aksi Teroris yang Ganggu Ibadah Umat Nasrani

    Minggu, 13 May 2018 16:45

  • Tingkatkan Penjagaan, Polda Kerahkan 6.990 Personel

    Minggu, 13 May 2018 16:43

  • Antisipasi Teror, Polrestabes Makassar Tambah Pengamanan di 153 Gereja

    Minggu, 13 May 2018 16:40

  • PB HMI: Teror Bom Tak Melulu Masalah Agama, Bisa Ekonomi

    Minggu, 13 May 2018 16:40

  • Anies Baswedan: Tidak Ada Imbalan Surga Bagi Teroris!

    Minggu, 13 May 2018 16:30

  • Presiden Jokowi Cek Lokasi Bom Bunuh Diri di GKI Diponegoro

    Minggu, 13 May 2018 16:21

  • Patroli Skala Besar, Polisi Sisir Gereja di Malang

    Minggu, 13 May 2018 16:17

  • Presiden Jokowi Datang, Perimeter Pengamanan GKI Diponegoro Diperluas

    Minggu, 13 May 2018 16:10

  • MUI Jatim: Terorisme Bukan Ajaran Islam

    Minggu, 13 May 2018 16:05

  • Pasca Bom, PGLII Instruksikan Penghentian Kegiatan Ibadah Jemaat

    Minggu, 13 May 2018 16:05

  • PMII Bojonegoro Kecam Keras Aksi Terorisme di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 15:50

  • Menag: Pelaku Aksi Bom Orang yang Tidak Memegang Nilai-nilai Agama

    Minggu, 13 May 2018 15:44

  • Siaga 1, Kapolda Metro Imbau Masyarakat Agar Tetap Tenang

    Minggu, 13 May 2018 15:39

  • Buntut Bom di Surabaya, Penjagaan Gereja di Cirebon Diperketat

    Minggu, 13 May 2018 15:34

  • Dewan Masj id Kota Surabaya Sebut Teroris Musuh Bersama

    Minggu, 13 May 2018 15:05

  • Sekjen PBNU: Aksi Teror Surabaya Bagian dari Gerakan Transnasional

    Minggu, 13 May 2018 15:04

  • Pasca Bom, POLRI: Kami Jamin Akan Kendalikan Situasi

    Minggu, 13 May 2018 14:57

  • Tragedi Bom di Gereja Surabaya, PGI Serukan Lawan Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 14:46

  • Buntut Bom Surabaya, Sterilisasi Gereja dan Jalur Perbatasan Dilakukan

    Minggu, 13 May 2018 14:33

  • Aksi Terorisme di Indonesia Dinilai Bagian dari Gerakan Transnasional

    Minggu, 13 May 2018 14:06

  • Ketua DPR Sebut Pelaku Teroris Ada di Sekitar Kita

    Minggu, 13 May 2018 14:00

  • Kapolri Tinjau Lokasi Bom Bunuh Diri di GKI Diponegoro

    Minggu, 13 May 2018 13:51

  • Tragedi Bom Surabaya, Polda Sumut Perketat Penjagaan di Tempat Ibadah

    Minggu, 13 May 2018 13:41

  • Gunakan Anjing Pelacak, Gereja di Semarang Mulai Disisir

    Minggu, 13 May 2018 13:40

  • Tragedi Bom di Surabaya, Polda Metro Jaya Siaga Satu

    Minggu, 13 May 2018 13:33

  • Pasca Teror Bom di Surabaya, Gereja di Malang Tetap Laksanakan Ibadah

    Minggu, 13 May 2018 13:15

  • Polres Malang Kota Terjunkan 250 Personel Amankan Ibadah di Gereja

    Minggu, 13 May 2018 13:05

  • Pasca Bom Surabaya, Polres Metro Jakbar Perketat Pengamanan Gereja

    Minggu, 13 May 2018 12:45

  • LPSK Terjunkan Tim Reaksi Cepat Tangani Bom Gereja di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 12:40

  • Puan Maharani: Terorisme Merobek Persaudaraan Indonesia yang Toleran

    Minggu, 13 May 2018 12:05

  • Imbauan Dirjen Bimas Katholik Kemenag atas Tragedi Bom di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 12:05

  • Bom Gereja Surabaya di Paha Anak-anak Berhasil Diledakkan

    Minggu, 13 May 2018 11:44

  • Saksi Mata Lihat Sosok Bercadar Masuki Halaman GKI Diponegoro

    Minggu, 13 May 2018 11:43

  • Teror Bom Gereja, PGI Minta Masyarakat Tak Takut

    Minggu, 13 May 2018 11:36

  • Gubernur Jatim: Jangan Takut Terorisme

    Minggu, 13 May 2018 11:32

  • Teror Bom Surabaya, Kiai Said: Islam Mengutuk Segala Bentuk Kekerasan

    Minggu, 13 May 2018 11:23

  • Gereja di Surabaya Dibom, Fraksi PKS: Biadab dan Jahat!

    Minggu, 13 May 2018 11:15

  • Pasca Bom, KBS Tetap Ramai Pengunjung

    Minggu, 13 May 2018 11:15

  • Antisipasi Teror Bom, Gereja Katedral Malang Ditutup

    Minggu, 13 May 2018 11:05

  • Update Bom di Gereja Surabaya: 38 Korban Luka Berat dan 8 Tewas

    Minggu, 13 May 2018 11:01

  • PDIP: Mereka Pengecut, Tidak Boleh Mendapatkan Hak Hidup

    Minggu, 13 May 2018 10:55

  • Puti Kutuk Aksi Terorisme di Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 10:49

  • Bom Surabaya, Ketua Fraksi PPP Desak BIN Lakukan Evaluasi Internal

    Minggu, 13 May 2018 10:45

  • Bom di Surabaya, Pemuda Pancasila: Tangkap Pelaku ke Akar-akarnya

    Minggu, 13 May 2018 10:38

  • Ketua GP Ansor Kutuk Keras Bom di Gereja Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 10:22

  • Malang Siaga, Polisi Berlakukan Patroli ke Gereja-Gereja

    Minggu, 13 May 2018 10:20

  • Khofifah Mengutuk Keras Aksi Teror Bom di Gereja Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 10:03

  • Masih Ada Bom Aktif, Kapolda, Pangdam dan Gubernur Jatim Dievakuasi

    Minggu, 13 May 2018 10:03

  • Breaking News: Bom Meledak di Tiga Gereja Surabaya

    Minggu, 13 May 2018 09:32

  • Lihat Semua Tutup Sebagian
loading...Sumber: Jawa Pos< /a> | Obor Rakyat Indonesia

thumbnail

Posted by On Mei 14, 2018

Di Hadapan Kader PPP, Tjahjo Beri Warning Gaya Kritik Fadli Zon

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Fadli Zon untuk selalu mengkritik pemerintahan jokowi selama masih dalam etika yang tepat. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri dalam negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo rupanya menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang kerap mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Namun, sebagai seseorang yang berada dalam lingkaran pemerintah, dirinya mengaku tak mempermasalahkan berbagai ucapan anak buah Prabowo itu.

Menurut Tjahjo, sebagai partai oposisi, sudah sepantasnya Fadli teru s menerus melakukan kritik keras kepada pemerintahan Jokowi. Dirinya pun menghormati gaya politik yang dilakukan oleh wakil ketua umum DPP Parti Gerindra itu.

"Pemerintah apapun termasuk PPP termasuk saya pasti akan menerima kritik apapun, kritik sepedas apapun, sekeras apapun tidak ada masalah, apalagi model gaya kritik yang terhormat pak Fadli Zon biasanya oposisi tugasnya mekritik tidak ada masalah," kata Tjahjo saat membuka acara workshop nasional anggota DPRD PPP di Hotel Mercure, Jakarta, Minggu (13/5).

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dinilai sebagai politisi yang sangat gemar mengkritik pemerintah Jokowi. (JawaPos.com)

Meski demikian, Tjahjo pun menyampaikan bahwa kritik te ntu ada batasannya. Karena menurutnya, etika dalam mengkritik itu tidak boleh melakukan pernyataan yang cenderung fitnah dan menghujat.

"Jangan fitnah, jangan menghujat, jangan menghina, kita punya harga diri, kita punya kehormatan, lambang-lambang partai dan simbol-simbol negara tentu harus dijaga," tegasnya.

Tjahjo pun memberikan contoh bahwa seluruh kader PPP yang hadir pun dinilainya akan marah jika ketua umumnya Romahurmuziy dihina oleh orang lain. Begitu pula dirinya yang akan membela jika mantan Jokowi dihina.

"Ada orang yang menggangu pak Romi, saya kira seluruh anggota PPP langsung membelanya, (siapa) menganggu pak Jokowi saya yang belanya, (juga) yang mendukung pak Jokowi," disambut riuh tepuk tangan kader PPP.

(aim/JPC)

#mendagri tjahjo kumolo #wakil ketua dpr #fadli zon #gaya kritik fadli zon #anak buah prabowo subianto #anak buah megawati #ppp #pdip peta koalisi pendukung jokowi #pilpres 2019Su mber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

thumbnail

Posted by On Mei 14, 2018

Ketum Golkar dan Kepala BIN Tempati Posisi Top sebagai Cawapres Jokowi

Jokowi dan Airlangga

Menteri Perindustrian yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto saat berbincang santai dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. (Ist/JawaPos.com)

JawaPos.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei mengenai kelayakan cawapres pada Pilpres 2019. Nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) pun masuk dalam radar berelektabilitas tinggi sebagai cawapres Jokowi.

Dituturkan Peneliti Senior LSI Adjie Fara bi, posisi cawapres bagi petahana Joko Widodo (Jokowi) terbagi dalam tiga latar belakang. Airlangga Hartarto menduduki posisi teratas dengan latar belakang politisi disusul oleh Kepala BIN Budi Gunawan dan Politikus PDIP Puan Maharani.

"Hasilnya cukup menarik. Untuk calon wapres Jokowi, dibagi ke dalam tiga latar belakang. Jika latar belakangnya partai politik, Airlangga Hartarto dari Golkar di rangking satu. Ia diikuti oleh Budi Gunawan dan Puan Maharani dari PDIP," kata Peneliti Senior Adjie Farabi di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Senin (14/5).

Budi Gunawan dan Jokowi

Kepala BIN Budi Gunawan saat bersama Presiden Joko Widodo di istana Negara. (JawaPos.com)

Adjie melanjutkan, sosok Moeldoko juga berad a dalam radar cawapres Jokowi sebagai sosok berlatar belakang militer. Disusul oleh Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Nama TGB, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) juga masuk sebagai sosok cawapres berlatar belakang Islam. Pada survei tersebut, TGB unggul dari Cak Imin dan Rommy.

Tak hanya itu, Denny JA juga melakukan survei terhadap elektabilitas cawapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hingga TGB berada dalam radar tersebut.

"Jika capresnya Prabowo, skor indeks kelayakan wapres tertinggi adalah Ahmad Heryawan, Muhaimin Iskandar, TGB Zainul Majdi," tutupnya.

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan pada tanggal 28 April hingga 5 Mei 2018 dengan jumlah responden di 34 provinsi sebanyak 1200. Wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen.

(aim/JPC)

#kepala bin budi gunawan #ketu umum golkar #airlangga hartarto #survei lsi #survei cawapres jokowi #pilpres 2019 #pemilu 2019 #berita politik terkini #berita politik terbaruSumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

thumbnail

Posted by On Mei 13, 2018

Jokowi Ketemu PA 212, Fadli: Kenapa Tidak Dari Dulu, kok Jelang Pemilu

Fadli zon

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon justru mempertanyakan kenapa baru sekarang Jokowi mulai mendekat ke kalangan ulama. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Diam-diam ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisi akhir pekannya dengan menemui‎ sejumlah ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Bogor, Jawa Barat. ‎Itu kali kedua Jokowi melakukan pertemuan dengan para aalumni 212.

Menanggapi pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon justru malah mempertanyakan, kenapa baru saat ini Jokowi melakukan pertemuan tersebut. Kenapa pertemuan tertutup itu menjalang hajatan Pimpres 2019.

"Tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih, harusnya dari dulu-dulu, jangan baru mau pemilu," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4).

Anak buah Prabowo itu juga mengatakan, pihaknya juga seringkali melakukan pertemuan dengan para ulama 212. Di pertemuan itu, kata Fadli, pihaknya sering meminta pendapat mengenai beberapa hal, dan saling bertukar pikiran.

"Memang kami sering dialog dan mendapatkan masukan dan saran," katanya.

Dalam pertemuan itu Fadli juga mendapat informasi para ulama 212 mempertanyakan, berbagai kasus kriminalisasi kepada para ulama kepada Jokowi. Karena dahulu Jokowi berjanji menghentikan kriminalisasi.

"Saya baca informasinya mempertanyakan kenapa dulu berjanji menghentikan kriminalisai, tapi kasus-kasus tetap berlanjut," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengata kan pertemuannya dengan ulama dari Persaudaraan Alumni 212 di Bogor pada pekan lalu adalah hal yang biasa. Sebelum pertemuan itu, Jokowi mengaku sering mengadakan pertemuan dengan ulama dari mana pun.

Jokowi berujar pertemuan-pertemuan itu semata-mata untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan ulama.‎ Ia berharap adanya pertemuan antara pemerintah dan ulama itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di tengah umat.

(gwn/JPC)

#jokowi temui ulama 212 #persaudaraan alumni 212 #fadli zon #anak buah prabowo #wakil ketua umum gerindra #berita politik terkini #berita politik terbaru #pilpres 2019 loading...Sumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

thumbnail

Posted by On Mei 13, 2018

Jokowi Ketemu Ulama 212, PKS: Tetap Waspada, Jangan Mau Dimanfaatkan

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Sera

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, sebaiknya Persaudaraan Alumni 212 untuk waspada. Karena bisa saja ada keinginan dari Jokowi di belakangnya. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata melakukan pertemuan diam-diam dengan para ulama dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Bogor, Jawa Barat. Lantas bagaimana tanggapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi agenda tertutup itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mardani Ali Se ra mengatakan, sebaiknya Persaudaraan Alumni 212 untuk waspada. Karena bisa saja ada keinginan dari Jokowi di belakangnya.

"Bagus silaturahim. Tapi tetap waspada, jangan sampai dimanfaatkan," ujar Mardani saat dihubungi, Rabu (25/4).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga menilai, saat ini ada kepanikan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Lantaran elektabilitasnya masih belum naik di angka 60 persen. Sehingga petahana merasa perlu untuk bertemu dengan para ulama yang ada di Persaudaraan Alumni 212.

"Jadi bisa ditafsirkan demikian (kepanikan Jokowi)," katanya.

Anak buah Sohibul Iman ini juga berharap, pertemuan dengan para ulama di Persaudaraan Alumni 212 ‎juga harus menghasilkan suatu program besar untuk umat Islam. Termasuk persoalan perbankan syariah.

Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan ulama dari Persaudaraan Alumni 212 di Bogor pada pekan lalu adalah hal yang biasa. Sebelum pertemuan itu, Jo kowi mengaku sering mengadakan pertemuan dengan ulama dari mana pun.

Jokowi berujar pertemuan-pertemuan itu semata-mata untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan ulama.‎ Ia berharap adanya pertemuan antara pemerintah dan ulama itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di tengah umat.

(gwn/JPC)

#berita politik terkini #berita politik terbaru #pilpres 2019 #mardani ali sera #pks minta ulama waspada #presiden jokowi loading...Sumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia