Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

On 10:31 PM

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya Apatis

Pemilu 2019

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya Apatis

Padahal, tercatat 30-40 persen dari total pemilih merupakan kaum milenial yang sangat berpotensi.

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya ApatisRina Ayu/Tribunnews.comAcara Polemik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Riset Alvara menyatakan 22 persen kaum millenial yang menyukai pemberitaan politik.

Sementara 70 persen lainnya, pemuda berusia 21-35 tahun tersebut lebih menyukai pemberitaan lifestyle, musik, IT, maupun film

Disampaikan Hasanudin Ali, Founder and C EO Alvara Research, 70 persen milenial cenderung apatis pada hal-hal yang bersifat politik.

"Kenapa? politik itu urusan orang tua, terlalu serius, kurang menarik, enggak asyik, tidak fun," ujar Hasanudin dalam acara Polemik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).

Padahal, tercatat 30-40 persen dari total pemilih merupakan kaum milenial yang sangat berpotensi.

Baca: Presiden PKS Targetkan Koalisi Prabowo - Sandiaga Raih 300 Kursi DPR

Menurut dia, bukan tidak mungkin pemilih milenial enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilpres tahun 2019 nanti.

Untuk itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berupaya keras dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial.

"Tantangan terbesar kita adalah meningkatkan partisipasi mereka. Sebab dalam sejarah memang partisipasi pemilih muda rendah dibandingkan dengan yang lain," ujar dia.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News

thumbnail

On 10:31 PM

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik Uang

Berita Kabupaten TTS

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik Uang

Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses paket Naitboho - Kase di Desa Lanu

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik UangPOS-KUPANG.COM/Dion KotaKetua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|SOE â€" Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses paket Naitboho - Kase di Desa Lanu, Kecamatan Amanutun Selatan, Kamis ( 18/10/2018).

Diduga kuat, tim sukses Paslon dengan nomor urut 2, Marcel Tefi dan Filipus Tana em memberikan sejumlah uang kepada Yosepus Kabnani agar memilih Paslon Urut 2.

Baca: Perkiraan Cuaca di NTT, Soe dan Betun Diprediksi Hujan Malam Ini

Baca: Mengaku Sudah Kenal Keluarga, Akhirnya Terungkap Hubungan Sule dan Sinden Cantik Rita Tila

Baca: Musisi Ahmad Dhani Berbicara Sesumbar Terkait Status Tersangka yang Disandangnya Beberapa Kali.

" Ada laporan dari Panwascam Amanatun Selatan terkait dugaan politik uang yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon nomor urut 2. Tetapi ini masih bersifat laporan, sehingga sudah kita perintahkan untuk melakukan penelusuran dan kronologi kejadiannya. Nantinya, dari kronologi yang dibuat Panwascam barulah kita rapatkan ditingkat komisioner Bawaslu untuk melihat apakah memenuhi unsur formil dan mataeril terkait politik uang atau tidak. Jika memenuhi dua unsur tersebut barulah kita dorong ke ‎Gakumdu untuk memproses lebih lanjut," ungka p Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay kepada pos kupang, Jumat ( 19/10/2018) saat dijumpai pos kupang di kantor KPU Kabupaten TTS.

Baca: 4 Hoaks Kesehatan yang Ditelan Mentah-mentah, Dari Lele Picu Kanker hingga Keracunan Mi Instan

Baca: Najwa Shihab Bocorkan 3 Kriteria Penting Calon Presiden 2018

Baca: Ini Pernyataan Resmi dari Unilever Soal Kabar Teh Sariwangi Bangkrut

Ketika ditanyakan apakah dalam proses penindakan dugaan politik uang tersebut akan memanggil Paslon bupati dan wakil bupati TTS, Obed Naitboho dan Alex Kase, Melky mengatakan, hal tersebut akan dilakukan pada tahap klarifikasi. Selain memanggil Paslon nomor urut ke 2, Bawaslu juga akan memanggil pihak penerima, pemberi dan saksi untuk melakukan klarifikasi laporan dugaan politik uang dalam Pilbup TTS.

Ilustrasi rupiahIlustrasi rupiah (KOMPAS.COM)

" Jika memenuhi unsur formil dan materi dugaan politik uang, maka kita akan dorong ke Gakumdu untuk proses lebih lanjut. Ruang waktu 3 hari plus 2 hari pasca dinyatakan memenuhi unsur materii dan formil akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memproses dugaan pelanggaran Pilkada ini," jelas Melky.

Obed Naitboho dan Alex Kase yang hendak dikonfirmasi terkait laporan dugaan politik uang ketika dihubungi pos kupang melalui sambungan telepon belum berhasil terhubung. Telepon dari pos kupang tidak dijawab.

Sementara itu, Calon bupati TTS, Epy Tahun mengaku, geram saat mendapat informasi adanya praktek haram tersebut. Dirinya meminta pihak Bawaslu Kabupaten TTS untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Epy mengatakan, politik uang yang diduga dimainkan tim sukses Paslon nomor urut 2 telah menodai dan mencoreng demokrasi di Kabupaten TTS. Oleh sebab itu, dirinya meminta Bawaslu Kabupa ten TTS untuk bertindak tegas dalam kasus tersebut.

" Mereka (Paslon nomor urut 2) yang membawa Pilbup TTS ke Makamah Konstitusi ( MK) sehingga KPU diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang ( PSU) . Sekarang sudah mau PSU masih juga mereka menodai demokrasi di TTS dengan politik uang. Oleh sebab itu, saya minta Bawaslu harus bersikap tegas dan cepat menindaklanjuti dugaan politik uang ini karena video pengakuan masyarakat yang menerima uang juga sudah ada," pintanya.

H-1 menjelang pelaksanaan PSU Pilbup TTS beredar video pengakuan seorang warga Desa Lanu, Yosepus Kabnani yang mengaku menerima uang dari Marsel Tefi dan Filipus Tanaem. Menariknya, uang tersebut ditaruh didalam kotak sirih pinang dan sebut sebagai uang sirih pinang guna meminta Yosepus untuk memilih Paslon nomor 2. (*)

Penulis: Dion Kota Editor: Rosalina Woso Sumber: Pos Kupang Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News

thumbnail

On 10:31 PM

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik Uang

Berita Kabupaten TTS

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik Uang

Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses paket Naitboho - Kase di Desa Lanu

Bawaslu Kabupaten TTS Temukan Dugaan Politik UangPOS-KUPANG.COM/Dion KotaKetua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|SOE â€" Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya dugaan politik uang yang dilakukan tim sukses paket Naitboho - Kase di Desa Lanu, Kecamatan Amanutun Selatan, Kamis ( 18/10/2018).

Diduga kuat, tim sukses Paslon dengan nomor urut 2, Marcel Tefi dan Filipus Tana em memberikan sejumlah uang kepada Yosepus Kabnani agar memilih Paslon Urut 2.

Baca: Perkiraan Cuaca di NTT, Soe dan Betun Diprediksi Hujan Malam Ini

Baca: Mengaku Sudah Kenal Keluarga, Akhirnya Terungkap Hubungan Sule dan Sinden Cantik Rita Tila

Baca: Musisi Ahmad Dhani Berbicara Sesumbar Terkait Status Tersangka yang Disandangnya Beberapa Kali.

" Ada laporan dari Panwascam Amanatun Selatan terkait dugaan politik uang yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon nomor urut 2. Tetapi ini masih bersifat laporan, sehingga sudah kita perintahkan untuk melakukan penelusuran dan kronologi kejadiannya. Nantinya, dari kronologi yang dibuat Panwascam barulah kita rapatkan ditingkat komisioner Bawaslu untuk melihat apakah memenuhi unsur formil dan mataeril terkait politik uang atau tidak. Jika memenuhi dua unsur tersebut barulah kita dorong ke ‎Gakumdu untuk memproses lebih lanjut," ungka p Ketua Bawaslu Kabupaten TTS, Melky Fay kepada pos kupang, Jumat ( 19/10/2018) saat dijumpai pos kupang di kantor KPU Kabupaten TTS.

Baca: 4 Hoaks Kesehatan yang Ditelan Mentah-mentah, Dari Lele Picu Kanker hingga Keracunan Mi Instan

Baca: Najwa Shihab Bocorkan 3 Kriteria Penting Calon Presiden 2018

Baca: Ini Pernyataan Resmi dari Unilever Soal Kabar Teh Sariwangi Bangkrut

Ketika ditanyakan apakah dalam proses penindakan dugaan politik uang tersebut akan memanggil Paslon bupati dan wakil bupati TTS, Obed Naitboho dan Alex Kase, Melky mengatakan, hal tersebut akan dilakukan pada tahap klarifikasi. Selain memanggil Paslon nomor urut ke 2, Bawaslu juga akan memanggil pihak penerima, pemberi dan saksi untuk melakukan klarifikasi laporan dugaan politik uang dalam Pilbup TTS.

Ilustrasi rupiahIlustrasi rupiah (KOMPAS.COM)

" Jika memenuhi unsur formil dan materi dugaan politik uang, maka kita akan dorong ke Gakumdu untuk proses lebih lanjut. Ruang waktu 3 hari plus 2 hari pasca dinyatakan memenuhi unsur materii dan formil akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memproses dugaan pelanggaran Pilkada ini," jelas Melky.

Obed Naitboho dan Alex Kase yang hendak dikonfirmasi terkait laporan dugaan politik uang ketika dihubungi pos kupang melalui sambungan telepon belum berhasil terhubung. Telepon dari pos kupang tidak dijawab.

Sementara itu, Calon bupati TTS, Epy Tahun mengaku, geram saat mendapat informasi adanya praktek haram tersebut. Dirinya meminta pihak Bawaslu Kabupaten TTS untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Epy mengatakan, politik uang yang diduga dimainkan tim sukses Paslon nomor urut 2 telah menodai dan mencoreng demokrasi di Kabupaten TTS. Oleh sebab itu, dirinya meminta Bawaslu Kabupa ten TTS untuk bertindak tegas dalam kasus tersebut.

" Mereka (Paslon nomor urut 2) yang membawa Pilbup TTS ke Makamah Konstitusi ( MK) sehingga KPU diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang ( PSU) . Sekarang sudah mau PSU masih juga mereka menodai demokrasi di TTS dengan politik uang. Oleh sebab itu, saya minta Bawaslu harus bersikap tegas dan cepat menindaklanjuti dugaan politik uang ini karena video pengakuan masyarakat yang menerima uang juga sudah ada," pintanya.

H-1 menjelang pelaksanaan PSU Pilbup TTS beredar video pengakuan seorang warga Desa Lanu, Yosepus Kabnani yang mengaku menerima uang dari Marsel Tefi dan Filipus Tanaem. Menariknya, uang tersebut ditaruh didalam kotak sirih pinang dan sebut sebagai uang sirih pinang guna meminta Yosepus untuk memilih Paslon nomor 2. (*)

Penulis: Dion Kota Editor: Rosalina Woso Sumber: Pos Kupang Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News

thumbnail

On 10:31 PM

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya Apatis

Pemilu 2019

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya Apatis

Padahal, tercatat 30-40 persen dari total pemilih merupakan kaum milenial yang sangat berpotensi.

Riset Alvara: 22 Persen Millenial Suka Politik, 70 Persennya ApatisRina Ayu/Tribunnews.comAcara Polemik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Riset Alvara menyatakan 22 persen kaum millenial yang menyukai pemberitaan politik.

Sementara 70 persen lainnya, pemuda berusia 21-35 tahun tersebut lebih menyukai pemberitaan lifestyle, musik, IT, maupun film

Disampaikan Hasanudin Ali, Founder and C EO Alvara Research, 70 persen milenial cenderung apatis pada hal-hal yang bersifat politik.

"Kenapa? politik itu urusan orang tua, terlalu serius, kurang menarik, enggak asyik, tidak fun," ujar Hasanudin dalam acara Polemik, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).

Padahal, tercatat 30-40 persen dari total pemilih merupakan kaum milenial yang sangat berpotensi.

Baca: Presiden PKS Targetkan Koalisi Prabowo - Sandiaga Raih 300 Kursi DPR

Menurut dia, bukan tidak mungkin pemilih milenial enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilpres tahun 2019 nanti.

Untuk itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berupaya keras dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih milenial.

"Tantangan terbesar kita adalah meningkatkan partisipasi mereka. Sebab dalam sejarah memang partisipasi pemilih muda rendah dibandingkan dengan yang lain," ujar dia.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Video PilihanSumber: Google News

thumbnail

On 5:41 PM

Partai Politik Berbeda Pandangan, Polemik Dana Saksi Ditanggung ...

Partai Politik Berbeda Pandangan, Polemik Dana Saksi Ditanggung APBN

Usulan ini merupakan kali ketiga semenjak 2014 dan 2017, agar APBN membiayai penuh saksi Pemilu dari partai politik, kembali muncul di publik.

Partai Politik Berbeda Pandangan, Polemik Dana Saksi Ditanggung APBNSURYA/SUGIHARTOIlustrasi Pemilu

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menangani lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.

Usulan ini merupakan kali ketiga semenjak 2014 dan 2017, agar APBN membiayai penuh saksi Pemilu dari partai politik, kembali muncul di publik.

Ternyata usulan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di antara partai politik peserta pemilu 2019.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai partai harus mandiri dan kader harus bergotong royong menggerakkan mesin partai tanpa membebankan ke APBN.

"Bukankah sudah ada dana parpol yang dialokasikan via APBN dan APBD?" Tanya Djarot,Jumat (19/10/2018).

Menurut Djarot, biaya saksi harusnya ditanggung gotong royong semua anggota partai politik termasuk para caleg.

Menurutnya, biaya politik yang tinggi bukan karena pembiayaan dana saksi, namu karena money politics yang masih dilakukan secara terselubung dan terang-terangan.

"Anggaran pemerintah itu seharusnya dialokasikan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kualiatas SDM melalui pe ndidikan dan kesehatan serta membantu orang miskin," ujarnya.

Lain halnya dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ketua DPP PKPI Sumut, Juliski Simorangkir, menjelaskan dana saksi dalam proses pemilu sangat penting, terlebih pemilu 2019 pemilu serentak dengan lima kertas suara yang berbeda.

Halaman selanjutnya 123
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar Editor: Feriansyah Nasution Sumber: Tribun Medan Ikuti kami di Wali Kota Bogor Nyamar Pesan Wanita, Dua Pelaku Prostitusi Digerebek, Ngaku Sehari Layani 5 Pria Sumber: Google News