Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

no image

On 4:09 AM

Trik Sandiaga Menghadapi "Mesin Politik" Jokowi: Menghindar

Imbauan agar kepada daerah tak perlu ikut kampanye adalah upaya main aman kubu Sandiaga-Prabowo Subianto.tirto.id - Pernyataan Sandiaga Salahuddin Uno soal pelibatan kepala daerah sebagai juru kampanye pemilihan presiden bak peribahasa lama: menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
Kepala daerah itu, kata Sandiaga, mestinya fokus membangun daerah dan tak perlu masuk dalam palagan politik yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi.
Pernyataan tersebut ramai dibicarakan terutama setelah Ridwan Kamil, Gubernur terpilih Jawa Barat yang kini menjadi barisan pendukung petahana, menyebut bahwa Sandi perlu berkaca dari pengalamannya sendiri saat terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.
Toh, rutinitasnya sebagai pejabat publikâ€"dalam Pilkada 2018 Sandi masih menjabat Wakil Gubernur DKIâ€"tidak terganggu meski dia juga didapuk sebagai ketua tim pemenangan pemilu Gerindra.
Sandi, misalnya, pernah berkampanye untuk Sudrajat-Ahmad Saikhu langsung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia juga pernah berkampanye untuk Sudirman Said-Ida Fauziah di Jawa Tengah.
Baca juga:

  • Saling Sindir Sandi & Kang Emil, Bagaimana Aturan Juru Kampanye?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Sandi dapat dibaca sebagai strategi menghindari konfrontasi langsung dengan sumber daya yang dimiliki Jokowi dan tim.
"Petahana memiliki banyak sumber daya kekuasaan, jaringan, politik, anggaran, dan hukum yang powerfull," ujar ujang kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Dalam Pilkada 2018, pasangan yang diusung Gerindra hanya menang di tiga provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku. Sementara PKS, koalisi paling setia Gerindra, menang di tujuh provinsi (Sumut, Riau, Kalbar, Kaltim, NTB, Sulsel, dan Papua).
Pada sisi lain, meski pa sangan yang diusung PDIP cuma menang di enam daerah, namun partai koalisinya cukup berhasil di banyak tempat. Nasdem, misalnya, menempatkan pasangan yang mereka usung sebagai pemenang di 10 provinsi.
Baca juga:
  • Kepala Daerah Tak Bisa Sembarangan Mendukung Capres Cawapres

Dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang dokumennya diserahkan kepada KPU RI, pada 20 Agustus 2018, tertulis salah satu pos bernama "tim teritorial" yang isinya adalah kepala daerah dari seluruh partai koalisi.
Dalam posisi seperti ini, menyerukan agar kepala daerah tak turut serta dalam kampanye adalah upaya agar kerja politik kubu Prabowo-Sandi lebih mudahâ€"meski sangat mungkin itu tidak digubris sama sekali, atau malah dikomentari sinis seperti yang dilakukan Ridwan Kamil.
Selain itu, Ujang juga menilai sangat mungkin kepala daerah yang didukung partai koalisi Prabowo-Sandi bakal menghadapi tekanan dari petahana jika nekat atau diajak dan mau bergabun g dalam kampanye.
"Petahana Juga bisa menekan kepala daerah yang berkasus hukum untuk mendukungnya. Dan dalam politik wajar-wajar saja. Semua akan dilakukan untuk menang," tambahnya.
Baca juga:
  • Jokowi Disebut Mendapat Keuntungan dari Pilkada 2018

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan apa yang dikatakan Sandi pada dasarnya hanya sebatas imbauan, dan dengan begitu tak perlu dianggap serius atau diperdebatkan lagi.
Kendati demikian Dasco mengatakan partainya memang ingin kader yang menduduki kursi kepala daerah tak masuk dalam hiruk-pikuk pilpres. Kalau itu terjadi maka yang bakal terkena dampak adalah masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan Gerindra, katanya, tak ingin hal tersebut terjadi.
"Kepala daerah itu kan netral. Kalau dia jadi tim pemenangan akan berdampak pada masyarakat di daerah tersebut," kata Dasco kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Alasan lain, ia merasa mesin partai koalisi Pra bowo-Sandi tengah "panas-panasnya."
Baca juga:
  • Gerindra dan Puing-Puing Koalisi Oposisi

Dasco juga mengatakan apa yang Ujang sebut soal "main aman" meski dengan redaksional yang agak berbeda. Imbauan itu disampaikan demi menjaga hubungan harmonis antar pusat-daerah.
"Kalau mau jujur kan kepala daerah memang lebih banyak di kubu Pak Jokowi. Iya dong. Enggak mungkin kalau bertentangan dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang enggak enak," beber Dasco.
Misalnya, imbuh Dasco, dalam hal penyusunan program dan anggaran daerah yang harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Itu yang kami hindari. lebih baik semua kepala daerah tidak menjadi Ketua tim kampanye di tempat masing-masing," pungkasnya.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
Subscribe NowSumber: Google News

no image

On 4:09 AM

Trik Sandiaga Menghadapi "Mesin Politik" Jokowi: Menghindar

Imbauan agar kepada daerah tak perlu ikut kampanye adalah upaya main aman kubu Sandiaga-Prabowo Subianto.tirto.id - Pernyataan Sandiaga Salahuddin Uno soal pelibatan kepala daerah sebagai juru kampanye pemilihan presiden bak peribahasa lama: menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
Kepala daerah itu, kata Sandiaga, mestinya fokus membangun daerah dan tak perlu masuk dalam palagan politik yang akan berlangsung kurang dari sebulan lagi.
Pernyataan tersebut ramai dibicarakan terutama setelah Ridwan Kamil, Gubernur terpilih Jawa Barat yang kini menjadi barisan pendukung petahana, menyebut bahwa Sandi perlu berkaca dari pengalamannya sendiri saat terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.
Toh, rutinitasnya sebagai pejabat publikâ€"dalam Pilkada 2018 Sandi masih menjabat Wakil Gubernur DKIâ€"tidak terganggu meski dia juga didapuk sebagai ketua tim pemenangan pemilu Gerindra.
Sandi, misalnya, pernah berkampanye untuk Sudrajat-Ahmad Saikhu langsung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia juga pernah berkampanye untuk Sudirman Said-Ida Fauziah di Jawa Tengah.
Baca juga:

  • Saling Sindir Sandi & Kang Emil, Bagaimana Aturan Juru Kampanye?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan pernyataan Sandi dapat dibaca sebagai strategi menghindari konfrontasi langsung dengan sumber daya yang dimiliki Jokowi dan tim.
"Petahana memiliki banyak sumber daya kekuasaan, jaringan, politik, anggaran, dan hukum yang powerfull," ujar ujang kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Dalam Pilkada 2018, pasangan yang diusung Gerindra hanya menang di tiga provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku. Sementara PKS, koalisi paling setia Gerindra, menang di tujuh provinsi (Sumut, Riau, Kalbar, Kaltim, NTB, Sulsel, dan Papua).
Pada sisi lain, meski pa sangan yang diusung PDIP cuma menang di enam daerah, namun partai koalisinya cukup berhasil di banyak tempat. Nasdem, misalnya, menempatkan pasangan yang mereka usung sebagai pemenang di 10 provinsi.
Baca juga:
  • Kepala Daerah Tak Bisa Sembarangan Mendukung Capres Cawapres

Dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang dokumennya diserahkan kepada KPU RI, pada 20 Agustus 2018, tertulis salah satu pos bernama "tim teritorial" yang isinya adalah kepala daerah dari seluruh partai koalisi.
Dalam posisi seperti ini, menyerukan agar kepala daerah tak turut serta dalam kampanye adalah upaya agar kerja politik kubu Prabowo-Sandi lebih mudahâ€"meski sangat mungkin itu tidak digubris sama sekali, atau malah dikomentari sinis seperti yang dilakukan Ridwan Kamil.
Selain itu, Ujang juga menilai sangat mungkin kepala daerah yang didukung partai koalisi Prabowo-Sandi bakal menghadapi tekanan dari petahana jika nekat atau diajak dan mau bergabun g dalam kampanye.
"Petahana Juga bisa menekan kepala daerah yang berkasus hukum untuk mendukungnya. Dan dalam politik wajar-wajar saja. Semua akan dilakukan untuk menang," tambahnya.
Baca juga:
  • Jokowi Disebut Mendapat Keuntungan dari Pilkada 2018

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan apa yang dikatakan Sandi pada dasarnya hanya sebatas imbauan, dan dengan begitu tak perlu dianggap serius atau diperdebatkan lagi.
Kendati demikian Dasco mengatakan partainya memang ingin kader yang menduduki kursi kepala daerah tak masuk dalam hiruk-pikuk pilpres. Kalau itu terjadi maka yang bakal terkena dampak adalah masyarakat daerah yang bersangkutan. Dan Gerindra, katanya, tak ingin hal tersebut terjadi.
"Kepala daerah itu kan netral. Kalau dia jadi tim pemenangan akan berdampak pada masyarakat di daerah tersebut," kata Dasco kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Alasan lain, ia merasa mesin partai koalisi Pra bowo-Sandi tengah "panas-panasnya."
Baca juga:
  • Gerindra dan Puing-Puing Koalisi Oposisi

Dasco juga mengatakan apa yang Ujang sebut soal "main aman" meski dengan redaksional yang agak berbeda. Imbauan itu disampaikan demi menjaga hubungan harmonis antar pusat-daerah.
"Kalau mau jujur kan kepala daerah memang lebih banyak di kubu Pak Jokowi. Iya dong. Enggak mungkin kalau bertentangan dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi daripada nanti terjadi hal-hal yang enggak enak," beber Dasco.
Misalnya, imbuh Dasco, dalam hal penyusunan program dan anggaran daerah yang harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Itu yang kami hindari. lebih baik semua kepala daerah tidak menjadi Ketua tim kampanye di tempat masing-masing," pungkasnya.
Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
Subscribe NowSumber: Google News

no image

On 4:09 AM

Pemilu 2019 Momentum Penataan Kenaikan Bantuan Keuangan ...

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik di Banjarmasin pada Jumat (14/9). Forum dialog mengusung tema “Menata Keuangan Partai Politik yang Akuntabel Serta Menyongsong Pemilu 2019 Damai”.

"Ini merupakan momentum yang mempunyai nilai strategis sebagai upaya untuk mendukung penataan kenaikan bantuan keuangan partai politik dan terciptanya pemilu 2019 damai," ujar La Ode, Direktur Politik Dalam Negeri.

  • Sinergi dan Komunikasi Kunci Kesbangpol Deteksi Konflik Pemilu Sejak Dini
  • Kemendagri Kembangkan Sistem Peringatan Dini untuk Tangani Konflik Berbasis TI
  • Tingkatkan Kualitas Demokrasi, Mendagri: KPU Harus Perbanyak Kampanye Dialogis

La Ode mengatakan bahwa untuk membangun Partai Politik yang modern sebagai pilar de mokrasi di Indonesia, perlu untuk didorong sumber keuangan Partai Politik bukan lagi dari iuran anggota atau sumbangan yang sah tetapi sepenuhnya bersumber dari keuangan negara.

Dengan disahkan dan diundangkannya regulasi terkait bantuan keuangan partai politik yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai dasar hukum untuk segera menaikan dan menganggarkan dana bantuan keuangan kepada partai politik dengan besaran nilai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kedua peraturan tersebut.

"Dalam menyongsong tahun-tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, banyak tantangan dalam demokrasi Indonesia yaitu merebaknya politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA," kata La Ode.

Lebih lanjut La Ode menuturkan bahwa pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namu n, harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya pemilu 2019 damai dan aman untuk keutuhan NKRI.

(*)

Sumber: Google News

thumbnail

On 6:35 AM

Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY Reporter:

Syafiul Hadi

Editor:

Amirullah

Senin, 10 September 2018 12:28 WIB
Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpose dengan pasangan capres - cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, setelah mendaftar di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpose dengan pasangan capres - cawapres, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, setelah mendaftar di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat berencana memberi dispensasi bagi kader-kadernya yang mendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Langkah Demokrat memberi dispensasi ini dianggap bukan tanpa perhitungan matang terkait karier politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca: Demokrat Cari Formula Agar Tak Dianggap Dua Kaki di Pilpres 2019

Pemberian dispensasi itu pertama kali diungkap Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Dia mengatakan partainya sedang mencari cara agar pemberian dispensasi ini tidak dianggap bermain di dua kaki. Maklum, di atas kertas, Demokrat menjadi salah satu pengusung pasangan Prabowo - Sandiaga Uno.

"Kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki," kata F erdinand di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. Dia mengatakan, pertimbangan memberi dispensasi itu muncul lantaran tingginya animo kader di sejumlah daerah untuk mendukung Jokowi. Animo itu, kata dia, terlihat dari hasil rapat koordinasi daerah beberapa saat lalu.

Menurut Ferdinand, partai tak ingin para kader di empat provinsi ini kesulitan menghadapi pemilihan legislatif 2019. Dia pun merinci, formula itu di antaranya dengan meminta para kader tak usah bergabung di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dua daerah yang akan diberi dispensasi, kata Ferdinand, ialah Papua dan Sulawesi Utara.

Baca: Kata Sandiaga Uno soal Dua Kaki Demokrat di Pilpres 2019

Calon wakil presiden Sandiaga Uno terkesan menyayangkan langkah Demokrat tersebut. Dia mengatakan keputusan dukung-mendukung di dalam pilpres telah disepakati melalui dokumen yang ditandatangani secara resmi di koalisi. "Nah, kebijakan partai masing-masing h arusnya sejalan," kata Sandiaga di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Ahad, 9 September 2018.

Apalagi, dia menambahkan, sebenarnya kader partai di daerah, terutama yang menjabat kepala daerah, tak perlu dibawa ke pusaran pilpres. Fokus kepala daerah adalah membangun wilayahnya. Terlibat dalam pusaran pilpres dianggap berpotensi menciderai mandat yang mereka dapatkan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bukan tanpa alasan. Dia menyebut setidaknya adal tiga alasan Demokrat berencana melakukan hal tersebut.

Pertama, Demokrat memberi dispensasi karena di daerah tertentu Jokowi mendapatkan dukungan warga setempat. Dia mencontohkan di Provinsi Papua, Jokowi didukung warga karena punya perhatian besar seperti program pembangunan, infrastuktur, serta BBM satu harga. "Jadi kayaknya sulit untuk bisa ditolak oleh tokoh seperti Lukas Enembe," kata Qodari, Senin, 20 September 2018.

Baca: Wasekjen Demokrat Sebut AHY Bakal Jadi Jurkam Prabowo - Sandiaga

Alasan kedua, Qodari berpendapat sebetulnya Demokrat memang tak nyaman dengan proses koalisi yang terjadi dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menurut dia, Demokrat kecewa dengan proses koalisi, namun tak memiliki pilihan lain. "Mau balik ke Jokowi sudah susah, waktunya juga sudah mepet, tetapi dengan Prabowo juga tak happy gitu," ucapnya.

Alasan ketiga, Demokrat dinilai dapat posisi tak strategis walau Prabowo dan Sandiaga menang dalam Pilpres 2019 nanti. Sebab, kata dia, jika Prabowo dan Sandi memang, itu sama saja dengan menutup peluang AHY untuk beberapa pemilu ke depan maju sebagai capres atau cawapres.

"Kalau Prabowo menang 2019, 2024 dia maju lagi, 2029 gantian Sandiaga yang maju. Kalau Sandiaga terpilih 2029, 2034 juga maju lagi. Jadi empat kali pemilu, 20 tahun ke depan, AHY gigit jari," tuturnya.

Menurut Qodari, akan lebih men guntungkan bagi Demokrat dan AHY, bila Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menang. Sebab, ucap dia, Jokowi sudah tak punya kesempatan maju kembali, sedangkan Ma'ruf sudah terlalu senior dan bukan kader partai. "Jadi kalau bicara ke depan, rugi besar bagi AHY kalau Prabowo dan Sandi yang menang, sama dengan menutup atau membunuh karier politiknya sendiri," katanya.

SYAFIUL HADI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Lihat Juga


Terkait
  • Empat Politikus Demokrat yang Dukung Jokowi di Pilpres 2019

    Empat Politikus Demokrat yang Dukung Jokowi di Pilpres 2019

    8 jam lalu
  • Tiga Pemilik Media Massa di Barisan Pendukung Jokowi

    Tiga Pemilik Media Massa di Barisan Pendukung Jokowi

    10 jam lalu
  • Kata Sandiaga Uno soal Dua Kaki Demokrat di Pilpres 2019

    Kata Sandiaga Uno soal Dua Kaki Demokrat di Pilpres 2019

    12 jam lalu
  • Wasekjen Demokrat Sebut AHY Bakal Jadi Jurkam Prabowo - Sandiaga

    Wasekjen Demokrat Sebut AHY Bakal Jadi Jurkam Prabowo - Sandiaga

    13 jam lalu
  • Rekomendasi
  • Penunjukan Langsung Pengembang PLTU Riau 1 Rawan Penyimpangan

    Penunjukan La ngsung Pengembang PLTU Riau 1 Rawan Penyimpangan

    54 hari lalu
  • Surat BPOM Soal Susu Kental Manis Picu Kontroversi

    Surat BPOM Soal Susu Kental Manis Picu Kontroversi

    5 Juli 2018
  • Aset Tirta Amarta dalam Pembobolan Kredit Bank Mandiri Rp 1,8 T

    Aset Tirta Amarta dalam Pembobolan Kredit Bank Mandiri Rp 1,8 T

    23 Mei 2018
  • 20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

    20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

    21 Mei 2018
  • Foto Video
    terpopuler
  • 1

    Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

  • Fokus
  • Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

    Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

  • Eni Saragih Sebut Pengatur Jatah 1,5 Persen Anggaran PLTU Riau-1

    Eni Saragih Sebut Pengatur Jatah 1,5 Persen Anggaran PLTU Riau-1

  • Aset DKI dalam Incaran Mafia Tanah

    Aset DKI dalam Incaran Mafia Tanah

  • Kisruh Kampung Susun Janji Anies untuk Warga Bukit Duri

    Kisruh Kampung Susun Janji Anies untuk Warga Bukit Duri

  • Terkini
  • Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

    Politik Dua Kaki Demokrat Dianggap Terkait Karier Politik AHY

    8 jam lalu
  • Eni Saragih Sebut Pengatur Jatah 1,5 Persen Anggaran PLTU Riau-1

    Eni Saragih Sebut Pengatur Jatah 1,5 Persen Anggaran PLTU Riau-1

    1 hari lalu
  • Aset DKI dalam Incaran Mafia Tanah

    Aset DKI dalam Incaran Mafia Tanah

    2 hari lalu
  • Kisruh Kampung Susun Janji Anies untuk Warga Bukit Duri

    Kisruh Kampung Susun Janji Anies untuk Warga Bukit Duri

    3 hari lalu
  • Kurs Dolar Dekati 15 Ribu, Harga Obat Hingga Makanan Naik

    Kurs Dolar Dekati 15 Ribu, Harga Obat Hingga Makanan Naik

    4 hari lalu
  • Cegah Krisis Berulang, BI dan Pemerintah Akrobat Kuatkan Rupiah

    Cegah Krisis Berulang, BI dan Pemerintah Akrobat Kuatkan Rupiah

    5 hari lalu
  • Perang Yaman: Belum Ada Tanda Berakhir

    Perang Yaman: Belum Ada Tanda Berakhir

    6 hari lalu
  • Rehab Rumah Korban Gempa Lombok, Kejar Tayang Sebelum Musim Hujan

    Rehab Rumah Korban Gempa Lombok, Kejar Tayang Sebelum Musim Hujan

    7 hari lalu
  • Perluasan Ganjil Genap Berefek Positif, Lanjut ke Oktober, lalu..

    Perluasan Ganjil Genap Berefek Positif, Lanjut ke Oktober, lalu..

    9 hari lalu
  • Penutupan Asian Games, Terorisme dan Lalu Lintas Jadi Perhatian

    Penutupan Asian Games, Terorisme dan Lalu Lintas Jadi Perhatian

    10 hari lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Protes Colin Kaepernick, Wajah Nike, dan Tweet Donald Trump

    Colin Kaepernick menjadi kontroversi di Negeri Abang Sam saat ia berlutut ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat dilantunkan, Donald Trump pun berang.

    Sumb er: Google News