www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Kategori

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

On 6:37 AM

Pengamat Politik Nilai Chairul Tanjung Sosok Ideal Dampingi ...

Pilpres 2019

Pengamat Politik Nilai Chairul Tanjung Sosok Ideal Dampingi Jokowi Dibanding Rizal Ramli

Menurut Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari, nama Chairul Tanjung memiliki nilai lebih dibanding Rizal Ramli

Pengamat Politik Nilai Chairul Tanjung Sosok Ideal Dampingi Jokowi Dibanding Rizal RamliTribunnews.comDirektur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari di di hotel kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/6/2018).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama-nama ekonom muncul dalam arus nama alternatif pendamping Jokowi di Pilpres 2019, sebut saja na ma pengusaha Chairul Tanjung dan Rizal Ramli.

Menurut Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari, nama Chairul Tanjung memiliki nilai lebih dibanding Rizal Ramli.

Baca: Sandiaga Uno: Chairul Tanjung Sangat Cocok dengan Prabowo

Qodari menuturkan meskipun Rizal Ramli dan Chairul Tanjung sama-sama memiliki pengalaman di kabinet.

Namun, Chairul Tanjung, ujar Qodari, memiliki kelebihan dekat dengan komunitas ataupun kelompok Islam yang baik, seperti PKS

"CT kelebihannya karena dia seorang praktisi. Satu lagi kelebihannya (CT), punya media yang sangat besar grupnya," ujar Qodari di hotel kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/6/2018).

Sedangkan, dalam kemampuan meramu perekonomian, sosok keduanya baik Rizal Ramli dan Chairul Tanjung sama baiknya.

"Saya lihat kalau dianggap kemampuan ekonomi sama-sama bagus," tuturnya.

Sehingga, ia mengatakan Jokowi dapat memilih calon wakil presiden dengan melihat kemampuan dan kelebihan lainnya.

"Sekarang tegantung Pak Jokowi pertama lebih percaya pada kemampuan siapa, yang kedua melihat dari calon itu yang punya nilai lebih begitu," ujarnya.

"Tapi balik lagi yang punya nilai lebih adalah CT karena dia komonikasi dengan kelompok islam cukup kuat dan punya media," lanjut Qodari.

Baca: Sandiaga Uno Hadiri Open House Chairul Tanjung

Dia menuturkan nama Menteri Ekonomi Sri Mulyani perlu dipertimbangkan masuk nama alternatif cawapres Jokowi berlatar belakang ekonom.

"Kalau ekonom harus ditambah satu lagi Sri Mulyani ya kan, Sri mulyani karena dalam kabinet," ungkap Qodari.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini Editor: Imanuel Nicolas Manafe Ikuti kami di Suku Fore di Papua Nugini Doyan Makan Otak Manusia, Ini Dampak yang Terjadi pada Tubuh Mereka Sumber: Google News

no image

On 6:37 AM

Pengamat Politik: Yang Persoalkan Iwan Bule Justru Bermuatan ...

JawaPos.com - Dilantiknya Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat terus menuai polemik. Sejumlah pihak menilai adanya maladministrasi hingga motif politik yang dilakukan Mendagri, Tjahjo Kumolo. Akan tetapi, hal berbeda justru disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe. Menurutnya, muatan politik justru terlihat kental disuarakan oleh sejumlah pihak yang memiliki motif politik.

"Yang mempersoalkan itu yang justru bermuatan politik. Jadi bukan pengangkatannya bernuansa politik, tapi pihak yang persoalkan itu yang punya motif politik," kata Maksimus Ramses Lalongkoe saat dikonfirmasi, Rabu (20/6).

Pernyataan Ramses ini berkaca pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana saat itu, Presiden Indonesia dua periode itu melakukan pelantikan terhadap perwira tinggi dengan rangkap jabatan.

Selain Ramses, hal senada juga disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut pihak istana memiliki bukti Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo dan Mayjen TNI Setia Purwaka menjadi Pj Gubernur dengan status yang sama seperti Komjen M Iriawan.

"Jabatan kepala daerah itu kan jabatan politik, di zaman SBY juga kan kalau saya tidak salah pernah nunjuk jenderal juga," ujar Ramses.

Untuk itu, kata Ramses, pengangkatan Komjen Mochamad Iriawan tidak perlu dipersoalkan lantaran terdapat dalam Undang-undang.

"Bahkan mengangkat jenderal aktif jadi penjabat jadi saya pikir tidak ada salahnya. Sebab diatur dalam UU, Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada, Pasal 109 UU Aparatur Sipil Negara serta Permendagri," jelasnya.

Untuk diketahui, pada 27 Juni mendatang akan dilangsungkan pemungutan suara Pilkada serentak di 171 daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat dan beberapa kot a serta kabupaten di provinsi tersebut.

Pelantikan Komjen Mochamad Iriawan dikhawatirkan memiliki muatan politik untuk berpihak pada salah satu calon dari empat calon yang bersaing.

Pasalnya, di wilayah Jawa Barat akan bersaing empat calon kepala daerah, yaitu, Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum; Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan; Sudrajat dan Ahmad Syaikhu; serta Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

(ipp/JPC)

Sumber: Google News

thumbnail

On 6:36 AM

Ketika Idola Memasuki Ruang Politik, Pemilu Pilih Pemimpin Atau ...

Deutsche Welle Ketika Idola Memasuki Ruang Politik, Pemilu Pilih Pemimpin Atau Idola?

Di antara lautan meme dan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi dan beragam lainnya, nampak politik pengidolaan masih mewarnai…

Pemilihan Presiden tahun 2014 tak hanya melahirkan Joko Widodo sebagai presiden tapi juga menjadikannya sebagai idola dengan barisan pendukung fanatik. Begitu fanatiknya pendukung Jokowi, mulai soal kebijakan hingga penampilan, jangan coba-coba mencela apa pun yang Jokowi lakukan kalau tak ingin dirisak dari segala penjuru mata angin Indonesia.

Tentu saja Jokowi bukan satu-satunya idola. Meski gagal mengalahkan Jokowi dalam pilpres, Prabowo tak kekurangan pendukung. Saking cint anya, pendukung Prabowo pun masih berharap dia maju lagi menantang Jokowi di pilpres 2019. Mungkin mereka para pendukung fanatik Prabowo terinspirasi film-film laga produksi Hollywood: di awal-awal jagoan pasti kalah babak-belur, tapi setelahnya ada ‘revenge' yang manis, dan pada akhirnya sang jagoan akan memenangkan pertarungan. Selalu ada kesempatan untuk menang.

Yang tak kalah militan adalah pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mantan gubernur DKI Jakarta satu ini jelas-jelas memiliki pendukung fanatik. Meskipun Ahok dikalahkan Anies Baswedan di pilgub 2017, tak lantas membuat pendukungnya mati angin. Apalagi sejak Ahok divonis penjara 2 tahun. Bukannya dicemooh, Ahok justru makin dipuja. Ia digambarkan laksana berlian yang akan tetap bersinar meski dibuang di mana pun juga. Teman saya banyak yang jadi cengeng ketika bicara soal Ahok yang menurut pandangan pendukungnya dizalimi.

Tak ada yang salah dengan pengidolaan. Mengidolakan seseorang, dari oran g terdekat hingga figur publik seperti artis, atlet, politisi, penyair, adalah sesuatu yang normal. Berawal dari rasa kagum terhadap seseorang, lantas secara bertahap semakin menguat hingga melibatkan emosi. Jangan heran kalau para pengagum sang idola seringkali merasa kenal secara pribadi dengan sang idola meski tak pernah bertemu. Apa pun yang menyangkut sang idola menjadi menarik. Berita baik tentang sang idola pun dirayakan, sementara musibah yang menimpa sang idola membuat pencintanya ikut merasakan kepedihan.

Terlena dalam ‘

kebaperan‘

Dalam kasus Ahok, para pendukungnya yang sering digelari Ahoker ini tak malu-malu menunjukkan kecintaan pada sang idola. Begitu cintanya mereka, saat Ahok lengser sebelum jabatan gubernur berakhir, Balai Kota DKI Jakarta dibanjiri bunga kiriman dari pendukung Ahok. Ibu-ibu datang menunjukkan solidaritas sambil bercucuran air mata. Media sosial dipenuhi tulisan-tulisan menyentuh tentang disingkirkannya seorang pemimp in yang baik. Ketika Ahok berkirim surat dari penjara dan dipublikasikan oleh Tim BTP di laman resmi Basuki Tjahaja Purnama yang memiliki follower 2,5 juta sontak terjadi baper (ed: terbawa perasaan) massal di antara pendukung Ahok.

Sayangnya, soal puja-memuja ini sesungguhnya tak terlalu produktif saat bersinggungan dengan politik dan bagaimana kita sebagai masyarakat memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Ketika politik seharusnya digunakan untuk menemukan formula yang tepat dalam menghasilkan pemerintahan yang bersih dan efektif, rakyat masih terlena dengan urusan pengidolaan. Sulit untuk memberikan pemahaman mendalam di tataran kebijakan dan argumen-argumen yang bersifat filosofis ketika pemahaman seseorang berhenti di tataran mitos dan pengidolaan.

Ambil contoh di Amerika Serikat. Pendukung Donald Trump sesungguhnya tahu betapa banyak fakta yang dibelokkan oleh Trump. Namun bagi mereka pendukung fanatik, Trump adalah sebuah gambar besar yang betapapun tercela tetap sebuah figur yang membawa doktrin-doktrin sesuai selera mereka. Trump yang gaya bicaranya kasar dan sering menyinggung lawan-lawannya dikatakan pendukungnya sebagai orang yang ‘berkata apa adanya'. Trump yang terkait skandal seks dengan pelacur tetap mendapatkan pembenaran dari pemuka agama Kristen sekalipun dengan alasan ‘itu persoalan masa lalu, Tuhan sudah memaafkan'. Dan banyak lagi pemakluman-pemakluman lain yang tak akan diberikan secara murah hati pada mereka yang bukan idola, apalagi mereka yang merupakan lawan politik.

Pengidolaan dalam dunia politik terjadi ketika seorang tokoh menjelma menjadi sesuatu yang absolut. Prinsip ‘pokoknya' menjadi makanan sehari-hari. Figur idola dianggap sebagai sebuah entitas yang harus selalu disepakati, dibela, termasuk dilindungi. Karena itu pada masa-masa perebutan kekuasaan seperti pilpres dan pilkada pihak-pihak yang bertarung dan pendukungnya pun tak putus-putusnya saling menyerang.

Bila figur idola mereka kalah, mereka seperti mengalami kematian. Akhirnya ke depan fokus mereka adalah menolak apapun yang disodorkan pihak lawan, dan sebisa mungkin mencari-cari kesalahan, seberapa pun kecilnya, serta menyepelekan kesuksesan pihak lawan. Padahal masyarakat yang sejahtera hanya bisa terwujud ketika semua pihakâ€"baik yang bersepakat atau pun berseberanganâ€"melakukan konsolidasi dan menemukan kesamaan kepentingan yang bisa diterima semua golongan masyarakat.

Dalam politik, pengidolaan adalah kontra produktif

Masyarakat sebaiknya menjauhkan diri dari politik pengidolaan dan ketergantungan pada mitos-mitos. Fanatisme pada idola di dunia politik hanya akan membuahkan kekecewaan. Apalagi para politisi terkenal jago bermanuver, dan hampir tak bisa dipegang janjinya. Bila ingin bernegara dan bermasyarakat dengan baik, seharusnya setiap indvidu melihat pelaku politik sebagai pihak yang setara, bukan di atas hingga harus dipuja-puja atau di bawah hingga perlu dihina dan dicampakkan. Sebagai partner masyarakat, pemimpin seharusnya tidak steril dari kritik, namun tak juga harus selalu dicela dan dibantai setiap gerak langkahnya.

Halaman selanjutnya 12 Sumber: Deutsche Welle Ikuti kami di Suku Fore di Papua Nugini Doyan Makan Otak Manusia, Ini Dampak yang Terjadi pada Tubuh Mereka Sumber: Google News

thumbnail

On 10:03 PM

Bagaimana Nasib Tahanan Politik di Era Jokowi?

Deutsche Welle Bagaimana Nasib Tahanan Politik di Era Jokowi?

Presiden Joko Widodo sejak awal berjanji memulangkan semua tahanan politik yang didakwa lewat pasal makar. Tapi hingga kini masih…

Bagaimana Nasib Tahanan Politik di Era Jokowi?

Hanya tujuh bulan setelah dilantik Presiden Joko Widodo bergegas menyambangi Lembaga Permasyarakatan Abepura di Papua buat memberikan grasi bagi lima tahanan politik dan menggariskan arah kebijakan pemerintah untuk sisa masa jabatannya.

"Ini adalah langkah awal. Sesudah ini akan diupayakan pembebasan para tahanan lain di daerah lain juga," kata dia kepada BBC Indonesia saat i tu.

Kejadian pada 2015 itu kembali terngiang menyusul kematian Fredy Akihary, tokoh kelompok pemberontak Republik Maluku Selatan, yang meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Senin (18/6), ketika masih berstatus tahanan. Ia divonis penjara selama 15 tahun pada 2004 silam lantaran ikut serta dalam upacara bendera untuk memperingati 54 tahun berdirinya RMS.

"Sudah setahun ini dia diberitahukan akan bebas," kata pegiat HAM Andreas Harsono yang sempat menemui almarhum. "Seharusnya dia dibebaskan karena sudah menjalani dua pertiga masa hukuman dengan kelakuan baik," imbuhnya kepada DW. Namun apa lacur, Fredy meninggal dunia di penjara.

Saat ini Indonesia masih memiliki sekitar 29 tahanan politik, tiga orang tercatat mendekam di penjara Porong, Sidoarjo, enam tapol di Nusakambangan, 10 orang dipenjara di Papua dan 10 lainnya di Ambon. "Mereka semua tidak terlibat kekerasan," kata Andreas. "Mereka hanya menari atau menai kkan bendera. Mereka tidak membawa senjata, tidak mengebom atau memukul orang. Mereka hanya melakukan protes menyuarakan aspirasi politik dengan cara damai."

Pemerintah biasanya menggunakan "pasal makar," yakni Pasal 106 dan 110 KUHP buat memenjarakan aktivis separatisme, meski hanya melakukan aksi demonstrasi secara damai. Banyak yang dipidana karena mengibarkan bendera atau simbol-simbol lainya.

Salah satu kendala kebijakan lunak Presiden Jokowi adalah minimnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini satu-satunya jalan bagi presiden buat memulangkan semua tahanan politik adalah dengan memberikan remisi atau grasi yang menyaratkan terpidana mengakui kesalahannya. Namun ini menjadi pokok permasalahan, kata Andreas.

"Karena mereka tidak merasa bersalah dan mereka bukan orang berada. Satu-satunya yang mereka punya adalah harga diri," ujarnya. Kebanyakan tahanan politik menginginkan agar pemerintah memberikan amnesti atau abolisi yang membebaskan terpidana dari semua bentuk kesalahan. Namun hanya DPR yang berhak memberikan pengampunan tersebut.

Perkaranya "DPR tidak menjawab permintaan presiden, dari bulan Mei 2015 sampai sekarang," katanya. "Sehingga opsi yang dimiliki cuma pengurangan masa hukuman."

Hal ini pernah dirangkum organisasi HAM, Human Rights Watch, dalam kritiknya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di Papua. Menurut organisasi yang bermarkas di New York tersebut, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap simpatisan Papua Merdeka menciptakan serangkaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Presiden Jokowi tidak berdiam diri. Pada 2016 silam dia membentuk tim terpadu untuk menangani dugaan lebih dari selusin pelanggaran hak asasi manusia paling serius di Papua. Namun HRW mengeluhkan tim tersebut tidak diberikan "kekuasaan dan pendanaan memadai" untuk bisa bekerja secara layak.

Sempat diperpanjang masa tugasnya apda 2017 silam oleh Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, Wiranto, kini tim tersebut tidak lagi terdengar sepak terjangnya. Andreas pun mendesak pemerintah melanjutkan kebijakan dialog di Papua dan mulai menanggalkan pendekatan keamanan lewat TNI dan Polri. Menurutnya kebijakan selama ini hanya memperparah situasi.

"Sebagai masyarakat dan sebagai sebuah kebudayaan, Papua sedang sekarat," kata dia.

rzn/yf (HRW, Kompas, CNN Indonesia, SuaraPapua, Jubi)

Sumber: Deutsche Welle Ikuti kami di Diikat di Pohon, Dokter Ini Saksikan Istri dan Putrinya Dirudapaksa 20 Pemuda saat Balik dari Klinik Sumber: Google News

thumbnail

On 10:03 PM

Jelang Pilkada, Pemilih Diimbau Tak Terjebak Hoaks dan Politik Uang

Aktivis Antikorupsi membentangkan papan bertuliskan Tolak Politik Uang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (23/2/2014).DIAN MAHARANI Aktivis Antikorupsi membentangkan papan bertuliskan Tolak Politik Uang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (23/2/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap para pemilih bersikap bijak dalam menentukan pilihannya pada Pilkada Serentak 2018.

Pertama, pemilih diharapkan tak terpengaruh berita atau informasi bohong (hoaks).

Ia menyarankan para pemilih untuk jeli dalam memverifikasi informasi yang diterima terkait calon-calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Biasakan untuk mengklarifikasi pada pihak-pihak yang punya pengetahuan lebih soal pilkada agar berita bohong dan sensasional semata tidak cepat menyebar," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (19/6/2018).

Ia juga menegaskan agar pemilih tak terjebak dengan tawaran uang atau barang dari para oknum calon kepala daerah.

Titi tak ingin suara pemilih tergadaikan untuk kepentingan dan kekuasaan dari oknum calon.

"Percayalah bahwa apa yang mereka berikan sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan dan dampak buruk perilaku korupsi yang akan mereka lakukan pascaterpilih," kata Titi.

Titi pernah menyatakan ujaran kebencian dan hoaks bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk menarik dukungan dan menjatuhkan pihak lawan.

"Karena kompetensinya semakin menentukan dan itu menjadi titik balik mena ng dan kalah. Jangan sampai itu memicu para kontestan memakai isu negatif, kabar bohong, ujaran kebencian sebagai strategi pemenangan," kata Titi.

Ia juga berharap seluruh jajaran KPU dan Bawaslu menjaga integritas dan profesionalismenya.

Titi mengakui bahwa pihak calon, tim sukses dan parpol pendukung bisa saja memberikan pengaruh tertentu untuk mengintervensi jalannya pemilihan demi menguntungkan calon tertentu.

"Jangan sampai kemudian, terjadi permainan yang bisa memicu konflik. Penyelenggara juga harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih," kata dia.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Pilkada Serentak 2018

Terkini Lainnya

'Terima Kasih, Pak, untuk Mudik Gratisnya...'

"Terima Kasih, Pak, untuk Mudik Gratisnya..."

Megapolitan 20/06/2018, 11:48 WIB Instansi yang Patuh dan Abaikan Peringatan Dini BMKG

Instansi yang Patuh dan Abaikan Peringatan Dini BMKG

Megapolitan 20/06/2018, 11:40 WIB Tiku   s di India Gerogoti Uang Rp 250 Juta dalam Mesin ATM

Tikus di India Gerogoti Uang Rp 250 Juta dalam Mesin ATM

Internasional 20/06/2018, 11:30 WIB Cuti Terakhir Lebaran, Kebagusan-Kemayoran 30 Menit

Cuti Terakhir Lebaran, Kebagusan-Kemayoran 30 Menit

Megapolitan 20/06/2018, 11:26 WIB Sekjen PBB Sesalkan AS yang Keluar dari Dewan HAM

Sekjen PBB Sesalkan AS yang Keluar dari Dewan HAM

Internasional 20/06/2018, 11:25 WIB PSI: Banyak Birokrat Kompeten untuk Isi Penjabat Gubernur Jabar

PSI: Banyak Bir okrat Kompeten untuk Isi Penjabat Gubernur Jabar

Nasional 20/06/2018, 11:09 WIB Fakta-fakta Peristiwa Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba

Fakta-fakta Peristiwa Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba

Regional 20/06/2018, 10:59 WIB Selesai Lebaran, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor jika Ada Gratifikasi

Selesai Lebaran, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor jika Ada Gratifikasi

Nasional 20/06/2018, 10:56 WIB PKS Akan Larang Mantan Koruptor Daftar Caleg 2019

PKS Akan Larang Mantan Koruptor Daftar Caleg 2019

Nasional 20/06/2018, 10:48 WIB Sopir Bus yang Tabrak Truk di Tol Pasar Rebo Melarikan Diri

Sopir Bus yang Tabrak Truk di Tol Pasar Rebo Melarikan Diri

Megapolitan 20/06/2018, 10:43 WIB Topi Milik Napoleon Bonaparte Terjual Rp 5,6 Miliar

Topi Milik Napoleon Bonaparte Terjual Rp 5,6 Miliar

Internasional 20/06/2018, 10:39 WIB 3 Tips Memilih SMA dalam PPDB 2018

3 Tips Memilih SMA dalam PPDB 2018

Edukasi 20/06/2018, 10:21 W IB Kapal Penuh, Penumpang Telantar dan Tidur Tanpa Alas di Pelabuhan

Kapal Penuh, Penumpang Telantar dan Tidur Tanpa Alas di Pelabuhan

Regional 20/06/2018, 10:21 WIB Ini Daftar Nama 94 Korban Hilang KM Sinar Bangun di Danau Toba

Ini Daftar Nama 94 Korban Hilang KM Sinar Bangun di Danau Toba

Regional 20/06/2018, 10:08 WIB Rabu Pagi, Kondisi Pelabuhan Merak Lengang

Rabu Pagi, Kondisi Pelabuhan Merak Lengang

Nasional 20/06/2018, 10:02 WIB Load MoreSumber: Google News