www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Kategori

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

no image

On 1:32 AM

Dalih-Dalih Partai Politik Jualan Caleg Artis

Popularitas artis selalu dianggap sebagai modal dasar untuk raih elektabilitas saat Pemilu. Benarkah?tirto.id - Kalangan artis masih menjadi jualan partai politik mendulang suara di Pemilu 2019. Popularitas para artis dianggap modal besar untuk meraup elektabilitas. Namun, kenyataannya tak semudah di atas kertas.
Dahulu ada PAN yang identik dengan beberapa calon legislatif (caleg) dari kalangan artis. Kini, Nasdem menjadi salah satu partai yang mengakomodir caleg dari berlatar belakang artis, antara lain: Nafa Urbach, Tessa Kaunang, Kristina, Manohara Odelia Pinot, Olla Ramlan, dan Okky Asokawati.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny G Plate mengatakan nama-nama itu belum seberapa. ”Saya tidak hafal, ada beberapa puluh,” klaim Johny.
Menurut anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi partainya memang sengaja memberi ruang terbuka bagi para artis menjadi caleg. Hal ini karena artis m emiliki basis penggemar yang diharapkan bisa dikonversi menjadi basis dukungan, tanpa mempertimbangkan kemampuan.
“Artis banyak pendukungnya, maka coba [kami] hadirkan. Kan di DPR juga ada [artis] yang serius,” katanya kepada Tirto, Senin (16/7/2018).
“Yang bukan artis itu kita berpikir serius tidak juga, banyak yang tidak serius,” kilahnya.
Baca juga:

  • AHY dan Puan Bertemu Pasca Masa Pendaftaran Caleg Pemilu 2019
  • 15 Parpol Akan Daftarkan Calegnya di Hari Terakhir Besok 17 Juli

Taufiqulhadi menolak adanya anggapan langkah parpol merangkul artis dipilih sebatas menjadi jalan pintas partai meraih elektabilitas. Sebab selain artis caleg Nasdem juga ada yang berlatarbelakang pengusaha. “Siapa yang maju melalui Nasdem, kami dukung,” katanya.
Partai Berkarya juga memberi jalan lebar-lebar bagi pesohor berlatarbelakang artis. Mereka diantaranya ialah Raslina Rasidin, Donny Kusuma, Annisa Trihapsari, Sultan Pasya Djorghi, dan Andi Arsyl Rahman Putra. “Yang terkenal [di] Tukang Bubur Naik Haji itu,” kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
“Mungkin juga Angel Lelga.”
Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang juga menepis anggapan artis dimanfaatkan partai untuk mendulang dukungan. Sebab menurutnya proporsi jumlah artis dibandingkan total keseluruhan caleg yang diajukan Partai Berkarya tidaklah seberapa. Hanya ada sekitar lima sampai tujuh caleg berlatarbelakang artis dari total lima ratusan caleg.
“Itu hanya satu dari berbagai cara. Karena dia berminat ya kita tampung bukan program utama kami untuk mengandalkan teman-teman dari kalangan selebritas itu,” kata Andi pada Tirto.
Andi mengatakan masyarakat yang akan menentukan siapa wakil rakyat mereka, tak peduli apakah artis, pengusaha, dan akademisi. Andi bilang setiap caleg, termasuk artis, sudah diseleksi berdasarkan pendidikan dan rekam jejak. Selama mereka tidak mempunyai kredibilitas bur uk di masyarakat, maka Partai Berkarya akan menerimanya. Ia juga memastikan para artis yang lolos menjadi anggota DPR akan ditempatkan di komisi yang sesuai dengan latar kemampuan mereka.
“Artis ini selain kelebihan fisik, kami juga melihat dari kualitasnya kan mungkin pengalaman, wawasannya segala macam itu memenuhi syarat di kami,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Populi Center Usep S Ahyar mengatakan sistem politik yang liberal menjadi alasan mengapa partai mengandalkan artis sebagai caleg. Ia juga termasuk yang berpendapat bahwa popularitas artis diharapkan bisa ikut mengerek elektabilitas partai.
“Jadi ini juga kan sebagai jalan pintas juga dari partai politik untuk meningkatkan elektabilitasnya,” kata Usep pada Tirto.
Namun Usep mengingatkan popularitas tak melulu selaras dengan elektabilitas. Sehingga penting bagi partai menyaring secara ketat artis-artis yang akan mereka andalkan sebagai caleg.
“Partai ini memajang artis tujuannya apa?” katanya.
Pada 2014 lalu ada sekitar 79 nama pesohor yang kebanyakan dari kalangan artisâ€" dan sedikitnya mantan atletâ€" yang ambil bagian dalam kontestasi meraih kursi legislatif DPR RI. Namun yang lolos ke Senayan tak lebih dari 20 orang.
Bagi Usep, fenomena partai politik menjadikan artis hanya upaya partai untuk menutupi kegagalan mereka dalam melakukan proses kaderisasi. Selain itu fenomena ini juga ia anggap sebagai usaha partai untuk menambal kepercayaan publik yang kian menurun.
“Jadi itu menunjukkan pengkaderan di parpol itu tidak jalan. Latar belakang apa saja boleh tapi harusnya kader didahulukan,” ujarnya.
Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
Subscribe NowSumber: Google News

no image

On 1:32 AM

Dalih-Dalih Partai Politik Jualan Caleg Artis

Popularitas artis selalu dianggap sebagai modal dasar untuk raih elektabilitas saat Pemilu. Benarkah?tirto.id - Kalangan artis masih menjadi jualan partai politik mendulang suara di Pemilu 2019. Popularitas para artis dianggap modal besar untuk meraup elektabilitas. Namun, kenyataannya tak semudah di atas kertas.
Dahulu ada PAN yang identik dengan beberapa calon legislatif (caleg) dari kalangan artis. Kini, Nasdem menjadi salah satu partai yang mengakomodir caleg dari berlatar belakang artis, antara lain: Nafa Urbach, Tessa Kaunang, Kristina, Manohara Odelia Pinot, Olla Ramlan, dan Okky Asokawati.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johny G Plate mengatakan nama-nama itu belum seberapa. ”Saya tidak hafal, ada beberapa puluh,” klaim Johny.
Menurut anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi partainya memang sengaja memberi ruang terbuka bagi para artis menjadi caleg. Hal ini karena artis m emiliki basis penggemar yang diharapkan bisa dikonversi menjadi basis dukungan, tanpa mempertimbangkan kemampuan.
“Artis banyak pendukungnya, maka coba [kami] hadirkan. Kan di DPR juga ada [artis] yang serius,” katanya kepada Tirto, Senin (16/7/2018).
“Yang bukan artis itu kita berpikir serius tidak juga, banyak yang tidak serius,” kilahnya.
Baca juga:

  • AHY dan Puan Bertemu Pasca Masa Pendaftaran Caleg Pemilu 2019
  • 15 Parpol Akan Daftarkan Calegnya di Hari Terakhir Besok 17 Juli

Taufiqulhadi menolak adanya anggapan langkah parpol merangkul artis dipilih sebatas menjadi jalan pintas partai meraih elektabilitas. Sebab selain artis caleg Nasdem juga ada yang berlatarbelakang pengusaha. “Siapa yang maju melalui Nasdem, kami dukung,” katanya.
Partai Berkarya juga memberi jalan lebar-lebar bagi pesohor berlatarbelakang artis. Mereka diantaranya ialah Raslina Rasidin, Donny Kusuma, Annisa Trihapsari, Sultan Pasya Djorghi, dan Andi Arsyl Rahman Putra. “Yang terkenal [di] Tukang Bubur Naik Haji itu,” kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
“Mungkin juga Angel Lelga.”
Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang juga menepis anggapan artis dimanfaatkan partai untuk mendulang dukungan. Sebab menurutnya proporsi jumlah artis dibandingkan total keseluruhan caleg yang diajukan Partai Berkarya tidaklah seberapa. Hanya ada sekitar lima sampai tujuh caleg berlatarbelakang artis dari total lima ratusan caleg.
“Itu hanya satu dari berbagai cara. Karena dia berminat ya kita tampung bukan program utama kami untuk mengandalkan teman-teman dari kalangan selebritas itu,” kata Andi pada Tirto.
Andi mengatakan masyarakat yang akan menentukan siapa wakil rakyat mereka, tak peduli apakah artis, pengusaha, dan akademisi. Andi bilang setiap caleg, termasuk artis, sudah diseleksi berdasarkan pendidikan dan rekam jejak. Selama mereka tidak mempunyai kredibilitas bur uk di masyarakat, maka Partai Berkarya akan menerimanya. Ia juga memastikan para artis yang lolos menjadi anggota DPR akan ditempatkan di komisi yang sesuai dengan latar kemampuan mereka.
“Artis ini selain kelebihan fisik, kami juga melihat dari kualitasnya kan mungkin pengalaman, wawasannya segala macam itu memenuhi syarat di kami,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Populi Center Usep S Ahyar mengatakan sistem politik yang liberal menjadi alasan mengapa partai mengandalkan artis sebagai caleg. Ia juga termasuk yang berpendapat bahwa popularitas artis diharapkan bisa ikut mengerek elektabilitas partai.
“Jadi ini juga kan sebagai jalan pintas juga dari partai politik untuk meningkatkan elektabilitasnya,” kata Usep pada Tirto.
Namun Usep mengingatkan popularitas tak melulu selaras dengan elektabilitas. Sehingga penting bagi partai menyaring secara ketat artis-artis yang akan mereka andalkan sebagai caleg.
“Partai ini memajang artis tujuannya apa?” katanya.
Pada 2014 lalu ada sekitar 79 nama pesohor yang kebanyakan dari kalangan artisâ€" dan sedikitnya mantan atletâ€" yang ambil bagian dalam kontestasi meraih kursi legislatif DPR RI. Namun yang lolos ke Senayan tak lebih dari 20 orang.
Bagi Usep, fenomena partai politik menjadikan artis hanya upaya partai untuk menutupi kegagalan mereka dalam melakukan proses kaderisasi. Selain itu fenomena ini juga ia anggap sebagai usaha partai untuk menambal kepercayaan publik yang kian menurun.
“Jadi itu menunjukkan pengkaderan di parpol itu tidak jalan. Latar belakang apa saja boleh tapi harusnya kader didahulukan,” ujarnya.
Baca juga artikel terkait PEMILU 2019 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
Subscribe NowSumber: Google News

thumbnail

On 1:32 AM

Pemilu dan Kontestasi Politik Bersih

Opini

Pemilu dan Kontestasi Politik Bersih

PEMILU 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi

Pemilu dan Kontestasi Politik BersihTribun KaltimIlustrasi

Oleh Muhammad Insa Ansari

PEMILU 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Harapan ini merupakan harapan yang sangat wajar ditengahnya maraknya korupsi oleh penyelenggara negara. Untuk itu upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas korupsi diapresiasi oleh publik, meskipun kebijakan itu tidak menjadi jaminan bagi kontestasi politik yang bersih dari tindakan korupsi (Kompas, 9/7/2018).

Dari jajak pendapat y ang diumumkan sebuah harian nasional (Kompas, 9/7/2018), terhadap pertanyaan setuju atau tidak setuju bekas terpidana korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif. Hasilnya, mayoritas responden, yaitu 75,7% setuju, 4,7% setuju tetapi hanya untuk terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan, 18,4% tidak setuju, dan 1,2% menjawab tidak setuju. Ini berarti mayoritas masyarakat menginginkan agar pemilu harus menjadi kontestasi politik yang bersih. Karena bagaimanapun pemilu tidak lain untuk menemukan legislatif dan eksekutif yang baik sebagai penyelenggara negara.

Upaya KPU dan keinginan masyarakat untuk menghadirkan legislatif yang bersih merupakan keinginan yang selalu bersemanyam dihati masyarakat. Hal ini tentunya mengingat anggota legislatif memiliki kewenangan di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan serta eksekutif sebagai penyelenggara pembangunan. Untuk dapat berjalan dengan baik dan benar ketiga peran tersebut, maka legislatif dan eksekutif yang bersih merupakan suatu syarat yang tidak bisa ditawar.

Mewujudkan keinginan dan harapan tersebut diperlukan aturan baik dalam bentuk produk legislasi maupun produk regulasi. Aturan dalam bentuk legislasi di antaranya adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara aturan pemilu dalam bentuk regulasi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua peraturan tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan dengan kontestasi politik bersih. Pertanyaannya adalah apakah UU No.7/2017 dan PKPU No.20/2018 dapat menjadikan pemilu sebagai kontestasi politik yang bersih?

Menurut Lawrence M Friedman ada tiga unsur penting dari suatu sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum (legal substance) adalah aturan, norma, kaidah, dan pola perilaku nyata manusia ya ng berada dalam suatu sistem hukum. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman, serta dapat diterapkan dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan struktur hukum (legal structure) adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur lembaga penegakan hukum, kewenangan penegakan hukum, dan tata cara penegakan hukum itu sendiri. Sistem hukum ditinjau dari struktur mengarah pada lembaga-atau pranata, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga kelembagaan yang melakukan penegakan terhadap suatu sistem hukum sendiri.

Sementara yang dimaksud budaya hukum (legal culture) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia sebagai bagian dari masyarakat, termasuk juga budaya hukum dari aparat penegak hukumnya itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum sendiri lebih mengarah pada sikap masyarakat, penghor matan atau pengharapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.

Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum dan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dan diterima oleh warga masyarakat. Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Perlu tiga syarat
Mengkaji pemilu sebagai kontestasi politik menjadi telaahan menarik, terutama dikaitkan dengan pandangan Friedman tentang sistem hukum. Untuk itu, guna mewujudkan pemilu sebagai kontestasi politik yang bersih, maka diperlukan tiga syarat juga, yaitu substansi pemilu yang bersih, struktur pemilu yang bersih, dan budaya pemilu yang bersih.

Halaman selanjutnya 12
Edi tor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News

thumbnail

On 1:32 AM

Pemilu dan Kontestasi Politik Bersih

Opini

Pemilu dan Kontestasi Politik Bersih

PEMILU 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi

Pemilu dan Kontestasi Politik BersihTribun KaltimIlustrasi

Oleh Muhammad Insa Ansari

PEMILU 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Harapan ini merupakan harapan yang sangat wajar ditengahnya maraknya korupsi oleh penyelenggara negara. Untuk itu upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas korupsi diapresiasi oleh publik, meskipun kebijakan itu tidak menjadi jaminan bagi kontestasi politik yang bersih dari tindakan korupsi (Kompas, 9/7/2018).

Dari jajak pendapat y ang diumumkan sebuah harian nasional (Kompas, 9/7/2018), terhadap pertanyaan setuju atau tidak setuju bekas terpidana korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif. Hasilnya, mayoritas responden, yaitu 75,7% setuju, 4,7% setuju tetapi hanya untuk terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan, 18,4% tidak setuju, dan 1,2% menjawab tidak setuju. Ini berarti mayoritas masyarakat menginginkan agar pemilu harus menjadi kontestasi politik yang bersih. Karena bagaimanapun pemilu tidak lain untuk menemukan legislatif dan eksekutif yang baik sebagai penyelenggara negara.

Upaya KPU dan keinginan masyarakat untuk menghadirkan legislatif yang bersih merupakan keinginan yang selalu bersemanyam dihati masyarakat. Hal ini tentunya mengingat anggota legislatif memiliki kewenangan di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan serta eksekutif sebagai penyelenggara pembangunan. Untuk dapat berjalan dengan baik dan benar ketiga peran tersebut, maka legislatif dan eksekutif yang bersih merupakan suatu syarat yang tidak bisa ditawar.

Mewujudkan keinginan dan harapan tersebut diperlukan aturan baik dalam bentuk produk legislasi maupun produk regulasi. Aturan dalam bentuk legislasi di antaranya adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara aturan pemilu dalam bentuk regulasi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua peraturan tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan dengan kontestasi politik bersih. Pertanyaannya adalah apakah UU No.7/2017 dan PKPU No.20/2018 dapat menjadikan pemilu sebagai kontestasi politik yang bersih?

Menurut Lawrence M Friedman ada tiga unsur penting dari suatu sistem hukum, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum (legal substance) adalah aturan, norma, kaidah, dan pola perilaku nyata manusia ya ng berada dalam suatu sistem hukum. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman, serta dapat diterapkan dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan struktur hukum (legal structure) adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur lembaga penegakan hukum, kewenangan penegakan hukum, dan tata cara penegakan hukum itu sendiri. Sistem hukum ditinjau dari struktur mengarah pada lembaga-atau pranata, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga kelembagaan yang melakukan penegakan terhadap suatu sistem hukum sendiri.

Sementara yang dimaksud budaya hukum (legal culture) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia sebagai bagian dari masyarakat, termasuk juga budaya hukum dari aparat penegak hukumnya itu sendiri terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum sendiri lebih mengarah pada sikap masyarakat, penghor matan atau pengharapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.

Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum dan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dan diterima oleh warga masyarakat. Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat itu sendiri.

Perlu tiga syarat
Mengkaji pemilu sebagai kontestasi politik menjadi telaahan menarik, terutama dikaitkan dengan pandangan Friedman tentang sistem hukum. Untuk itu, guna mewujudkan pemilu sebagai kontestasi politik yang bersih, maka diperlukan tiga syarat juga, yaitu substansi pemilu yang bersih, struktur pemilu yang bersih, dan budaya pemilu yang bersih.

Halaman selanjutnya 12
Edi tor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News