Bamsoet Ingatkan Elite Politik Hindari Dramatisasi Data Kemiskinan Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak mau P...
Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak mau Pemerintahan Jokowi terganggu hanya karena pernyataan tendensi seakan-akan bangsa dalam keadaan kritis karena kemiskinan.
Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR, meminta agar elite politik dan tokoh masyarakat tak membuat pernyataan yang menyesatkan.
- Ketua DPR Sampaikan Duka Korban Bencana Gempa Lombok
- Bamsoet Pastikan DPR Tetap Dukung Kebijakan Jokowi Bangun Infrastruktur
- Bamsoet Dorong Pemerintah Gandeng Pesantren untuk Rekrut Guru PAI
Bamsoet tak menyebut siapa elite yang dia maksud. Namun belakangan ini, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan.
Kata Bamsoet, tokoh masyarakat sebaiknya menghindarkan diri dari pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri.‎
"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh. Pun salah besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis," kata Bamsoet, Senin (6/8/2018).
"Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan."
Bagi Bamsoet, esensi pernyataan soal kemiskinan kritis demikian tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat akan kondisi riil. Cenderung menyesatkan karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara.
Kata Bamsoet, tak bisa dibantah bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. Tapi itupun juga dihadapi juga oleh bangsa lain. Pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap d olar AS. Pun tak perlu dibantah bahwa utang luar negeri (ULN) bertambah.
Selain itu, masih ada warga yang hidup berselimut kemiskinan. Jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka. Harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan. Korupsi pun masih marak.
Namun, tidak berarti ragam persoalan klasik itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit. Persoalan itu tidak menyebabkan negara ini dalam kondisi kritis sehingga diasumsikan hampir 50 persen dari total penduduk terperangkap dalam kemiskinan.
"Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elite atau tokoh masyarakat," imbuh Politikus Golkar itu.
Menurut Bamsoet, Pemerintah pasti butuh kritik. Namun, kritik atau kecaman kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan.
"Kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyar akat memahami persoalan," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi‎ 28,59 juta orang atau 11,22 persen pada Maret 2015. Ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kenaikan tersebut karena harga pang
Sumber: Google News
