Politikus PDIP Sebut Tudingan Prabowo BUMN Jadi Alat ... Politikus PDIP Sebut Tudingan Prabowo BUMN Jadi Alat Kumpulkan Biaya Politik Mustah...
Politikus PDIP Sebut Tudingan Prabowo BUMN Jadi Alat Kumpulkan Biaya Politik Mustahil Dilakukan
Mindo menuturkan, dengan era transparansi dan akuntabilitas modern, mustahil meminta dana dari BUMN untuk ongkos politik dilakukan.
Facebook Prabowo SubiantoKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tuduhan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal cara mengumpulkan dana politik melalui tindakan yang tak wajar, seperti meminta jatah dana dari BUMN, dinilai mustahil dapat dilakukan oleh oknum politikus atau siapapun.
Tuduhan yang menganggap bahwa banyak dihalalkan segala upaya mengumpulkan dana politik, seperti meminta dana dari BUMN atau penggelembungan anggaran proyek, adalah tudingan yang arahnya tak jelas.
Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar mengaku ragu dengan tudingan memalak BUMN untuk mengumpulkan dana politik.
"Kalau saya sendiri belum pernah mengetahui dan mendengar ada oknum untuk kepentingan politiknya terus memeras BUMN," kata Mindo lewat pesan singkat yang diterima, Senin (25/6/2018).
Mindo menuturkan, dengan era transparansi dan akuntabilitas modern, mustahil ulah meminta dana dari BUMN untuk ongkos politik bisa dilakukan.
"Mungkin kalau dulu, zama orde baru, yang semua serba tertutup, tidak transparan dan akuntabel, bisa jadi iya terjadi. Tapi kalau sekarang susah begitu. Publik dapat memantau, semua mengawasi," ujar Mindo.
Baca: Bantah Kehabisan Modal, Gerindra Akui Donasi untuk Bekal Prabowo Maju Pilpres 2019
Menurutnya, peme rintahan saat ini, Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang profesional yang bukan berasal dari unsur partai politik.
Sehingga dirasakan tidak mungkin dapat membagi ongkos politik untuk kalangan elit partai atau politisi.
"Jadi saya rasa tuduhan semacam adanya cara mengumpulkan ongkos politik dari BUMN atau menggelembungkan dana proyek itu visi misinya (ucapannya) tidak ada. Kan Menteri BUMN bukan politisi," kata Mindo.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui siaran langsung di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/6/2018), menyampaikan bahwa saat ini banyak cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya politik yang membuat mundur ekonomi nasional.
Prabowo mencontohkan, memanfaatkan anggaran dana BUMM atau penggelembungan dana proyek dari jumlah resminya sehingga berdampak kerugian ekonomi bangsa.
Baca: Kritikan Prabowo Terkait LRT Dinilai Tidak Berbasis Data
"Budaya politik sekarang la zimnya mencari dana dengan cara-cara yang justru dapat memundurkan perekonomian bangsa. Cara-cara menggunakan BUMN, cara-cara menggunakan penggelembungkan proyek yang nilainya Rp 200 miliar dibuat menjadi Rp 400 miliar," ‎ujar Prabowo.
Menurutnya, oknum politisi yang menggunakan cara kotor seperti itu telah membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak sehat. "Sehingga ini yang mengakibatkan ekonomi kita ini tidak kuat dan tidak sehat," katanya.
