www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Kategori

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

On 5:25 AM

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Ilustrasi PNSKOMPAS.com/ Junaedi Ilustrasi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ( KPPOD) Robert Endi Jaweng mengusulkan pencabutan hak politik atau hak memilih bagi aparatur sipil negara ( ASN).

Hal itu bertujuan untuk menjaga netralitas ASN jelang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada).

"Saya kira kalau mau terobosan, yang sangat mendasar bagi saya adalah cabut hak politik ASN dengan begitu ia benar-benar konsentrasi dalam melakukan pelayanan publik, sama seperti TNI dan Polri," ujar Endi dalam pemapa ran hasil penelitian terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang Pilkada 2018, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).

Baca: H-5 Pilkada Serentak, Pemerintah Jamin Netralitas ASN dan Aparat Keamanan

Berdasarkan hasil penelitian dan studi kasus KPPOD, masih ditemukan dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN di lima provinsi.

Lima provinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain, ikut kampanye di media sosial, berfoto bersama dengan pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

Endi menjelaskan, netralitas birokrasi dalam pilkada cenderung dilematis. Pasalnya, ASN memiliki hak politik untuk memilih, namun ASN tidak memiliki kebabasan dalam mengekspresikan hak politiknya tersebut.

Netralitas ASN pun semakin dipertaruhkan jika Pilkada di sebuah daerah ada kandidat petahana. Kandidat petahana biasanya sudah mengetahui ASN yang mendukung dan mana yang tidak.

ASN yang loyal, kata Endi, akan dipaksa untuk memberikan dukungan, baik tenaga, pengaruh, maupun finansial. Sementara, ASN yang tak mendukung akan diancam tidak akan diberi posisi jabatan.

Hal ini tidak terlepas dari pola kepemimpinan kepala daerah yang cenderung transaksional dan didukung motif ASN untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Sebab, biasanya kepala daerah terpilih akan melakukan perombakan susunan birokrasi, terutama untuk posisi strategis.

"Orang yang memiliki hak untuk memilih pasti cenderung juga memiliki keinginan untuk mengekspresikan dukungannya. Kemudian apakah ekspresinya tersebut berpengaruh juga terhadap pelayanan publik atau malah menimbulkan diskriminasi," ucapnya.

Tak Langgar HAM

Endi pun menilai usul pencabutan hak politik tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut Endi hak politik tidak termasuk ke da lam kategori hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.

Selain itu, seseorang yang secara sadar memilih masuk ke birokrasi dan menempati jabatan publik, seharusnya siap dengan konsekuensi yang ada, termasuk pencabutan hak politik.

"Ada hak-hak yang bisa dikurangi, sama seperti pencabutan hak politik untuk para koruptor. Hak Politik ini tidak termasuk dalam hak asasi yang tidak dapat dikurangi," kata Endi.

Studi netralitas ASN oleh KPPOD dilakukan pada periode Februari 2018 hingga Juni 2018. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis regulasi dan studi lapangan.

Analisis regulasi dilakukan melalui dua tahap yakni inventarisasi hukum positif dan telaah sikronisasi peraturan perundang-undangan. Sementara studi lapangan dilakukan dengan in-depth interview dan focus group discussion (FGD).


Berita Terkait

Banyak Calon Kepala Daerah Purnawirawan Polisi , Polri Harus Jaga Netralitas

Kengototan Pemerintah dan Netralitas Iriawan, Pj Gubernur, di Pilkada Jabar

Pimpin Apel Pagi, Iriawan Tekankan Netralitas ASN Jabar Selama Pilkada

Pengamat Sarankan TNI, Polri, dan BIN Klarifikasi SBY soal Keberpihakan di Pilkada

Jelang Pilkada, Ada Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang Tidak Transparan

Terkini Lainnya

Jaga Netralitas Pilkada, K   PPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional 24/06/2018, 19:13 WIB Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional 24/06/2018, 19:07 WIB Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan 24/06/2018, 19:06 WIB Kampanye Presiden Zim   babwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional 24/06/2018, 18:55 WIB Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional 24/06/2018, 18:51 WIB Jelang Coblosan, KPU Temukan 23 Ribu Pemilih Ganda di Jawa Tengah

Jelang Coblosan, KPU Temukan 23 Ribu Pemilih Ganda di Jawa Tengah

Regional 24/06/2018, 18:32 WIB KPPOD: Tak Efektif, Sa   nksi Bagi ASN yang Tak Netral Hanya Berupa Teguran

KPPOD: Tak Efektif, Sanksi Bagi ASN yang Tak Netral Hanya Berupa Teguran

Nasional 24/06/2018, 18:30 WIB Pesta Kerang Hijau, 10 Orang Keracunan, 1 Anak Tewas

Pesta Kerang Hijau, 10 Orang Keracunan, 1 Anak Tewas

Regional 24/06/2018, 18:09 WIB Pengamat Sarankan TNI, Polri, dan BIN Klarifikasi SBY soal Keberpihakan di Pilkada

Pengamat Sarankan TNI, Polri, dan BIN Klarifikasi SBY soal Keberpihakan di Pilkada

Nasional 24/06/2018, 18:03 WIB Dibandingkan Tahun 2017, Angka    Kecelakaan Lalu Lintas hingga H+8 Turun 30 Persen

Dibandingkan Tahun 2017, Angka Kecelakaan Lalu Lintas hingga H+8 Turun 30 Persen

Nasional 24/06/2018, 17:54 WIB Bebas dari Penjara, Mantan Napi Teroris Ini Berharap Diterima Masyarakat

Bebas dari Penjara, Mantan Napi Teroris Ini Berharap Diterima Masyarakat

Regional 24/06/2018, 17:43 WIB Polisi Kamboja Bongkar Bisnis Ilegal Penyewaan Rahim

Polisi Kamboja Bongkar Bisnis Ilegal Penyewaan Rahim

Internasional 24/06/2018, 17:23 WIB Okupansi KA Prameks Selama Libur Le   baran Naik 150 Persen

Okupansi KA Prameks Selama Libur Lebaran Naik 150 Persen

Regional 24/06/2018, 17:22 WIB 35 Rumah Bedeng di Kebon Jeruk Terbakar

35 Rumah Bedeng di Kebon Jeruk Terbakar

Megapolitan 24/06/2018, 17:22 WIB 23 Wisatawan Tersengat Ubur-ubur di Pantai Gunung Kidul

23 Wisatawan Tersengat Ubur-ubur di Pantai Gunung Kidul

Regional 24/06/2018, 17:10 WIB Load MoreSumber: Google News

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »