www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pelibatan Aparat Hukum dalam Pilkada, Demokrasi Terancam Rusak

Posted by On Mei 14, 2018

Pelibatan Aparat Hukum dalam Pilkada, Demokrasi Terancam Rusak

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Penangkapan sejumlah pejabat yang dilakukan oleh penegak hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 menuai kritik dari kalangan legislator. Pasalnya dinilai bisa menuai kegaduhan politik.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang kerap mengingatkan agar aparat hukum bersikap netral pada kontestasi pilkada mendatang.

Menurut Zainudin, pelibatan aparat hukum dalam kontestasi pilkada akan berdampak buruk terhadap perkembangan proses demokrasi. Pasalnya, ada satu hal yang memantik kecurigaan publik yaitu, dugaan kecenderungan penggunaan aparat hukum dalam kontestasi.

"Saya rasa itu tidaklah baik untuk perkembangan demokrasi kita karena sangat mungkin bagi seseorang yang melemahkan lawannya bisa saja menggunakan cara-cara yang tidak baik termasuk mengkriminalisasi dan sebagainya," ujar politisi Golkar itu di Gedung DPR, Senayan, (14/5).

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi.

Sementara itu, menurut peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih se ring menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Contohnya, yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018.

"Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum," kata Almas di Jakarta, Senin (14/05).

Menurutnya, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sebaiknya, aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK,” paparnya.

“Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan jika belum ada potensi kerugian. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon," tegasny a.

Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen.

"Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain," kata Almas ketika dihubungi.

(aim/JPC)

#pilkada serentak #ketua komisi ii dpr #zainuddin amali #legilator golkar #pelibatan aparat di pilkada #pilkada 2018 #pilbup #pilgubSumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

Next
This is the current newest page
Previous
Next Post »