www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Soal Pesawat Kepresidenan, Menteri Tjahjo Tak Setuju Usulan Kader PDIP

Posted by On April 06, 2018

Soal Pesawat Kepresidenan, Menteri Tjahjo Tak Setuju Usulan Kader PDIP

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai penggunaan pesawat kepresidenan akan dibahas lebih dulu bersama mensesneg, KPU dan kemendagri. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Polemik mengenai penggunaan pesawat kepresidenan pada saat kampanye pemilihan presiden 2019 terus bergulir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat suara.

Menurut Tjahjo, dirinya menyetujui bahwa pesawat kepresidenan merupakan bagian dari pengamanan presiden ataupun wapres. Meski begitu, katanya, dalam kampanye, seharusnya tidak boleh mengguna kan fasilitas pesawat kepresidenan.

"Kalau kampanye itu menurut saya harus menggunakan pesawat lain," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/4).

Arif Wibowo PDIP

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyatakan tak masalah pesawat kepresidenan digunakan Jokowi daat Pilpres. (JawaPos.com)

Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan, pihaknya pun saat ini tengah menggodok aturan mengenai penggunaan pesawat kepresidenan ini dalam peraturan KPU (PKPU). Karena itu, kementeriannya akan mengajak berbagai pihak terkait untuk membahas maslah ini.

"Nanti kita tunggu, kan masih tahap awal. Pak mensesneg akan yang akan lebih dulu konsultasi detail dengan pihak KPU," ungkapnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Arief Wibowo mengatakan‎, Jokowi pada saat cuti kampanye mendatang boleh menggunakan pesawat kepresidenan. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari pengamanan seorang kepala negara.

Menurut Anggota Komisi II DPR ini, keamanan seorang kepala negara harus melekat, kendati dalam kondisi cuti kampanye. Sehingga, Jokowi pun masih diperbolehkan menggunakan pesawat kepresidenan.

Sekadar informasi, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas menyebutkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan sebagaimana diatur undang-undang. Pasal ini juga mewajibkan para pejabat yang terlibat kampanye mengambil cuti.‎

(aim/JPC)

#pesawat kepresidenan #polemik presiden cuti #aturan presiden cuti saat pilpres #presiden jokowi #mendagri tjahjo #kader pdip arif wibowo #komisi ii dpr #kpu loading...Sumber: Jawa Pos | Obor Rakyat Indonesia

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »