www.AlvinAdam.com

Obor Rakyat Indonesia

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Penyalahgunaan Izin Tambang Masih Marak, DPR Desak Pemerintah Tegas

Posted by On April 03, 2018

Penyalahgunaan Izin Tambang Masih Marak, DPR Desak Pemerintah Tegas

Herman Khaeron

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Aktivitas penambangan ilegal yang masih marak terjadi di daerah menuai sorotan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron. Legislator Demokrat itu mendesak agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi penerapan regulasi perizinan.

“Komisi VII selama ini sudah banyak mendapat laporan soal maraknya tambang ilegal. Karena itu apabila faktanya melanggar aturan yang ada kami akan minta pihak ber wenang menindaknya,” ujarnya Herman, Senin (1/4).

Menurut anggota dewan asal Cirebon itu, sejauh ini Komisi VII dan pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengolahan minerba di Tanah Air.

“Kami sudah membentuk Panja Pengawasan Minerba, dan bahkan kami sudah membentuk tim investigasi gabungan bersama Kementrian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mengawasi seluruh aktivitas pengolahan minerba,” terangnya.

Herman juga menambahkan, selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan termasuk pemberian sanksi. Sesuai dengan tupoksi yang diatur UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

“Tentu sanksi atas pelanggaran hukum tergantung kadarnya, bisa peringatan, pencabutan izin, dan pidana/denda,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, indikasi adanya pengolahan minera l secara ilegal marak terjadi di daerah, salah satunya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dugaan itu terkuak dari temuan terhadap aktivitas salah satu perusahaan pemegang Usaha Pertambangan (IUP) Batuan, di Babarina, Desa Muara Lapao pao, Kabupaten Kolaka.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, menegaskan pemerintah pusat tidak akan membiarkan jika terjadi aktivitas pengolahan mineral yang bertentangan dengan aturan.

“Pemerintah tentu akan melakukan evaluasi dan pengawasan, namun secara regulasi hal-hal semacam ini adalah tanggungjawab pemerintah provinsi,” ujarnya.

(aim/JPC)

#tambang liar #ruu minerba #wakil ketua komisi vii #herman khoeron #demokrat #sby #izin pertambangan #esdm loading...Sumber: Jawa P os | Obor Rakyat Indonesia

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »