www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pemprov DKI Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Tunjangan Dewan dalam APBD-P - KOMPAS.com

Posted by On Juli 20, 2017

Pemprov DKI Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Tunjangan Dewan dalam APBD-P - KOMPAS.com

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sekitar Rp 8 miliar untuk kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggaran tersebut disiapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2017.

"Itu kan amanat PP. Ka lau amanat PP, kami eksekusi. Tadi sudah dihitung, sekitar Rp 8 miliar untuk tambahannya, sudah disiapin, dimasukin di APBD-P," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

Saefullah menuturkan, anggaran itu dihitung dengan memaksimalkan alokasi kenaikan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota dewan atau sebesar 7 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD sebanyak Rp 3 juta.

Baca: Susun APBD-P 2017, Pemprov DKI Kekurangan Anggaran Rp 537 Miliar

Saat ini, tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan 3 kali lipat dari uang representasi ketua DPRD atau sebanyak Rp 9 juta.

"Itu belum putus, tunggu nanti pergub (peraturan gubernur)-nya, tapi kami alokasikan maksimal," kata dia.

Anggaran Rp 8 miliar tersebut juga dihitung dengan perkiraan peraturan daerah (perda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakar ta bisa disahkan sebelum September 2017. Dengan demikian, anggaran tersebut dapat digunakan mulai September.

"(Untuk) sekitar 3-4 bulan," ucap Saefullah.

Baca: DKI Gelontorkan Rp 9,2 Miliar Per Bulan jika Tunjangan Dewan Naik

DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah yang mengatur kenaikan tunjangan tersebut.

Perda itu muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pemerintahan di setiap daerah di Indonesia bisa menerapkan PP tersebut, tetapi harus membuat turunan perda. Perda itu harus sudah disahkan dalam waktu 3 bulan setelah PP Nomor 18 Tahun 2017 keluar pada 2 Juni 2017.

Berita Terkait

DPRD DKI: Kenaikan Tunjangan Tidak Perlu Diperdebatkan

Kenaikan Tunjangan Dewan dan Kinerja Mereka...

Jokowi Teken PP, Anggota D PRD Dapat Tunjangan Beras, Komunikasi, Transportasi dan Lainnya

Ada Tambahan Tunjangan bagi DPRD, Pemkab Gunungkidul Tunggu Instruksi

Kejar Pengesahan Raperda Kenaikan Tunjangan, DPRD DKI Akan Maraton Sidang Paripurna

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Korupsi Divonis 2 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

Terdakwa Kasus Korupsi Divonis 2 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding

Regional 21/07/2017, 07 :09 WIB Yusril: Saya Akan Lawan UU Pemilu yang Baru Disahkan ke MK

Yusril: Saya Akan Lawan UU Pemilu yang Baru Disahkan ke MK

Nasional 21/07/2017, 07:04 WIB Turki Tuding Perusahaan Jerman Dukung Gerakan Teror

Turki Tuding Perusahaan Jerman Dukung Gerakan Teror

Internasional 21/07/2017, 06:36 WIB Tjahjo Tak Mau Komentari Fraksi PAN yang Ikut 'Walk Out'

Tjahjo Tak Mau Komentari Fraksi PAN yang Ikut "Walk Out"

Nasional 21/07/2017, 06:30 WIB Upaya Djarot Jamin' E-Budgeting' dan Keuangan Non-tunai Terus Dipakai

Upaya Djarot Jamin" E-Budgeting" dan Keuangan Non-tunai Terus Dipakai

Megapolitan 21/07/2017, 06:30 WIB Api Melalap Gudang Garmen di Jakarta Utara

Api Melalap Gudang Garmen di Jakarta Utara

Megapolitan 21/07/2017, 06:23 WIB Ganjar Pranowo: Yang Tak Setuju Sekolah 5 Hari Sebaiknya Berembuk, Tak Usah Demo

Ganjar Pranowo: Yang Tak Setuju Sekolah 5 Hari Sebaiknya Berembuk, Tak Usah Demo

Regional 21/07/2017, 06:23 WIB Survei: Rekrutmen CPNS dan Kepolisian Dipersepsikan Rentan Korupsi

Survei: Rekrutmen CPNS dan Kepolisian Dipersepsikan Rentan Korupsi

Nasional 21/07/2017, 06:16 WIB Temuan Kapak Batu Ungkap Waktu Aborigin Masuk Australia

Temuan Kapak Batu Ungkap Waktu Aborigin Masuk Australia

Internasional 21/07/2017, 06:15 WIB Pria Ini Berkelahi dengan Tukang Parkir gara-gara Masalah Pelayanan

Pria Ini Berkelahi dengan Tukang Parkir gara-gara Masalah Pelayanan

Regional 21/07/2017, 06:06 WIB Mendagri Siap jika UU Pemilu Digugat ke MK

Mendagri Siap jika UU Pemilu Digugat ke MK

Nasional 21/07/2017, 05:52 WIB Sepekan Berlalu, Puluhan Rumah di Belitung Timur Masih Terendam Banjir

Sepekan Berlalu, Puluhan Rumah di Belitung Timur Masih Terendam Banjir

Regional 21/07/2017, 05:27 WIB Hak Angket DPR terhadap KPK Digugat ke MK

Hak Angket DPR terhadap KPK Digugat ke MK

Nasional 21/07/2017, 05:15 WIB Menurut MUI, Ideologi dan    Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila

Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila

Nasional 21/07/2017, 05:10 WIB Romahurmuziy Minta Djan Faridz Hengkang dari Kantor DPP PPP

Romahurmuziy Minta Djan Faridz Hengkang dari Kantor DPP PPP

Nasional 21/07/2017, 04:44 WIB Load More

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »