Informasi: Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik

Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik KOMPAS.com/Kristian Erdianto Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara N...

Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik

Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menilai seharusnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak menyatakan sikapnya soal politik negara.

Saat gladi bersih HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017), Gatot mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

Menurut Puri, kalimat tersebut multitafsir dan sebagai bawahan Presiden Joko Widodo, telah menafsirkan definisi politik, termasuk soal politik netral, negara maupun politik praktis.

"Kalimat itu bersayap. Panglima TNI itu tidak boleh membuat tafsir apa itu politik. Meskipun itu politik netral, negara atau praktis. Dia tidak boleh mendefinisikan kompartemen politik karena dia hanya penerima perintah," ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

"Tidak bisa seperti itu karena dia di bawah presiden. Panglima tidak bisa menyebut kata politik. Apapun bentuknya, militer tidak bisa bicara soal politik," tambahnya.

(baca: Panglima TNI Mengaku Berpoli tik Negara, Bukan Politik Praktis)

Menurut Puri, pernyataan Panglima TNI terkait politik, berpotensi disalahartikan oleh jajaran militer yang berada di bawahnya.

Dengan demikian, militer akan mudah menafsirkan pihaknya bisa ikut berpolitik tanpa ada koordinasi lembaga negara yang lain, termasuk presiden.

"Karena kalau begitu dia mendefinisikan ancaman tanpa ada koordinasi dengan lembaga lain. Dia yang menerima perintah jadi tidak bisa dia mendefinisikan apa itu politik negara," kata dia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan manuver politik yang dialamatkan kepada Gatot beberapa waktu belakangan ini.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017).

(baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)

"Sebagai panglima saya harus melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Politik saya politik negara," tambahnya.

Gatot menuturkan, selama 72 tahun berdiri, TNI selalu memastikan posisinya di tengah masyarakat.

Berita Terkait

Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan

Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI

Panglima TNI Temui Presiden Jokowi di Istana, Apa yang Dibahas?

Panglima TNI: Yang Tahu Miskomunikasi atau Tidak, Hanya Saya dan Presiden

Panglima TNI Ralat Informasi soal 5.000 Pucuk Senjata dari Intelijen

Terkini Lainnya

KPK Panggil Tiga Saksi untuk Tersangka Dirut PT Quadra Solution

KPK Panggil Tiga Saksi untuk Tersangka Dirut PT Quadra Solution

Nasional 04/10/2017, 14:09 WIB Jadi 'Justice Collaborator', Istri Gatot Pujo Merasa Terbantu

Jadi "Justice Collaborator", Istri Gatot Pujo Merasa Terbantu

Nasional 04/10/2017, 14:04 WIB Bahas Perppu Ormas, Komisi II DPR Pertimbangkan Undang Eks Pengikut HTI

Bahas Perppu Ormas, Komisi II DPR Pertimbangkan Undang Eks Pengikut HTI

Nasional 04/10/2017, 14:02 WIB 8    Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras

8 Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras

Nasional 04/10/2017, 14:02 WIB Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Petinggi Allianz 11 Oktober

Polisi Jadwal Ulang Pemeriksaan Petinggi Allianz 11 Oktober

Megapolitan 04/10/2017, 13:51 WIB Akibat Cemari Kali Bekasi, Dua Perusahaan Disegel Pemerintah

Akibat Cemari Kali Bekasi, Dua Perusahaan Disegel Pemerintah

Megapolitan 04/10/2017, 13:50 WIB Siswa SD di Gorontalo Utara Ini Terpaksa Belajar Bareng    Anjing

Siswa SD di Gorontalo Utara Ini Terpaksa Belajar Bareng Anjing

Regional 04/10/2017, 13:47 WIB UB Ciptakan Kursi Roda Pintar untuk Penyandang Disabilitas

UB Ciptakan Kursi Roda Pintar untuk Penyandang Disabilitas

Regional 04/10/2017, 13:44 WIB Cerita Kaesang ''Ngekost' di Singapura, Telat Dikirimi Uang Saku oleh Jokowi hingga Hidup Irit

Cerita Kaesang "'Ngekost" di Singapura, Telat Dikirimi Uang Saku oleh Jokowi hingga Hidup Irit

Nasional 04/10/2017, 13:43 WIB Ada Perbaikan Saluran    Air, Pengendara Sebaiknya Hindari Jl Ampera

Ada Perbaikan Saluran Air, Pengendara Sebaiknya Hindari Jl Ampera

Megapolitan 04/10/2017, 13:39 WIB Jonny Tertunduk Saat Rekonstruksi Pembunuhan Bos Kedai Bakmi

Jonny Tertunduk Saat Rekonstruksi Pembunuhan Bos Kedai Bakmi

Megapolitan 04/10/2017, 13:36 WIB Anggota DPRD DKI Diminta Serahkan Mobil Dinas Paling Lambat Akhir Oktober

Anggota DPRD DKI Diminta Serahkan Mobil Dinas Paling Lambat Akhir Oktober

Megapolitan 04/10/2017, 13:31 WIB Mendagri dan Menkumham Tak Hadir Rap   at Perppu Ormas, Anggota Komisi II Protes

Mendagri dan Menkumham Tak Hadir Rapat Perppu Ormas, Anggota Komisi II Protes

Nasional 04/10/2017, 13:27 WIB PAN Sebut Banyak Pasal Karet di Perppu Ormas

PAN Sebut Banyak Pasal Karet di Perppu Ormas

Nasional 04/10/2017, 13:27 WIB Cegah Kasus First Travel Terulang, Ini Catatan Ombudsman untuk Kemenag

Cegah Kasus First Travel Terulang, Ini Catatan Ombudsman untuk Kemenag

Nasional 04/10/2017, 13:24 WIB Load MoreSumber: Google News

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Informasi: Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik
Informasi: Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik
http://assets.kompas.com/crop/56x50:942x641/750x500/data/photo/2017/10/03/3583779816.JPG
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/10/informasi-kontras-apapun-bentuknya.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/10/informasi-kontras-apapun-bentuknya.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy