Informasi: Ketua PT Manado Tidak Pernah Lapor Harta Kekayaan

Ketua PT Manado Tidak Pernah Lapor Harta Kekayaan Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sulawesi Utara Sudiwardono yan...

Ketua PT Manado Tidak Pernah Lapor Harta Kekayaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sulawesi Utara Sudiwardono yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, diketahui tidak pernah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan laman acch.kpk.go.id, Sabtu 7 Oktober 2017, tidak ada LHKPN atas nama Sudiwardono yang pernah diserahkan ke KPK, padahal Sudiwardono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan terakhir Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

  • Kata KPK soal Tudingan Pinjaman Rp 5 Miliar ke Probosutedjo
  • KPK Dinilai Tak Transparan Mengelola Rampasan
  • Penyerahan Aset dari KPK ke ANRI Langgar Aturan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe rantasan Tindak Pindana Korupsi.

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat struk tural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia.(9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

Selalin itu, (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). Penyidik; (13) Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek; (14) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; (15) Pemeriksa Bea dan Cukai; (16) Pemeriksa Pajak; (17) Auditor; (18) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; (19) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan (20) Pejabat pembuat regulasi

Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN tertuang pada diatur pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan nilai harta kekayaan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha berdasarkan pelaporan 30 November 2014 adalah sebesar Rp 3,289 miliar.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

1 dari 2 halaman

Tanah dan Bangunan

Dikutip dari Antara, harta itu terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 1,585 miliar yang berada di 8 lokasi di kota Kotamobagu dan 2 lokasi di kabupaten Minahasa.

Alat transportasi senilai Rp 879,5 juta yang terdiri atas mobil merek Suzuki APV, motor merek Suzuki Satria, mobil merek Honda Accord dan mobil Honda CRV.

Aditya juga tercatat memiliki usaha PT Radio Suara Monompia senilai Rp200 juta; logam mulia dan benda bergerak lain sejumlah Rp127 juta; surat berharga senilai Rp200 juta serta giro setara kas lain sejumlah Rp898,03 juta.

Namun Aditya tercatat masih memiliki utang senilai Rp600 juta.

KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawsi Utara (PT Sulut) Sudiwardono sebagai tersangka penerima suap sebesar 101 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1 miliar) dari anggota DPR dari Komisi XI fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha untuk mempengaruhi putusan banding perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010 dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan yaitu ibu Aditya, dan agar Marlina tidak ditahan.

Sumber: Google News

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Informasi: Ketua PT Manado Tidak Pernah Lapor Harta Kekayaan
Informasi: Ketua PT Manado Tidak Pernah Lapor Harta Kekayaan
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/10/informasi-ketua-pt-manado-tidak-pernah.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/10/informasi-ketua-pt-manado-tidak-pernah.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy