Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK... - KOMPAS.com

Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK... - KOMPAS.com ANTARA FOTO/M Agung Rajasa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyer...

Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK... - KOMPAS.com

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan soal RUU Pemilu tampaknya tak akan berhenti setelah pengesahan yang dilakukan DPR dalam rapat paripurna yang berlangsung "panas" sejak Kamis (20/7/2017) hingga Jumat (21/7/2017) dini hari.

Pengesahan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out oleh empat fraksi yaitu Fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Empat fraksi ini memilih meninggalkan "gelanggang" karena tak sepakat dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold) 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Alasannya, seharusnya tak ada ketentuan soal presidential threshold karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 dilaksanakan secara serentak.

Dengan demikian, hasil Pemilu Legislatif 2014 tak lagi relevan digunakan untuk Pilpres 2019.

Baca: Yusril: Saya Akan Lawan UU Pemilu yang Baru Disahkan ke MK

Pada rapat paripurna dini hari tadi, DPR menyepakati opsi A yang terdiri dari sistem pemilu terbuka presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Paket tersebut didukung enam fraksi pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura.

Gugat UU Pemilu

Pengesahan RUU Pemilu dengan ketentuan presidential threshold di dalamnya, membuat sejumlah kelompok masyarakat sipil bersiap melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satunya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca: Mendagri Siap jika UU Pemilu Digugat ke MK

Bersama jaringan masyarakat sipil lainnya, Perludem akan mengajukan gugatan uji materi terhadap ketentuan presidential threshold.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyayangkan presidential threshold 20-25 persen tetap dipaksakan.

Menurut dia, ketentuan penggunaan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena akan mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru peserta Pemilu 2019 yang belum memiliki kursi/suara dari pemilu sebelumnya.

Partai-partai politik tersebut tidak bisa mengusung capres tanpa bergabung dengan parpol lain yang sudah jadi peserta pemilu sebelumnya.

Disepakatinya opsi paket A, menurut Titi, juga berpotensi mengganggu kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyele nggarakan tahapan Pemilu 2019.

Baca: Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus

"KPU dibayang-bayangi kemungkinan terjadinya perubahan aturan main pemilu akibat adanya putusan MK atas uji materi UU Pemilu," kata Titi, saat dihubungi, Jumat.

Hasil Pemilu 2014 juga dinilai tak relevan jika digunakan untuk Pemilu 2019.

Sebab, perolehan suara partai pada Pemilu 2014 belum tentu sama dengan Pemilu 2019.

Titi mencontohkan, pengalaman Partai Demokrat pada Pemilu 2009 dan 2014.

Demokrat merupakan partai pemenang Pemilu 2009 dan berhasil mendapatkan lebih dari 100 kursi di DPR.

Namun, elektabilitas Demokrat merosot tajam pada Pemilu 2014 dan berimbas pada perolehan suara mereka.

Pada 2014, Demokrat hanya berhasil memperoleh 61 kursi di DPR.

Hal serupa bisa saja terjadi pada PDI-P, partai pemenang Pemilu 2014.

Dukungan publik saat itu belum tentu sama d engan saat ini.

"Hasil Pemilu 2014 itu sudah tidak valid atau kedaluwarsa untuk digunakan dalam Pemilu 2019. Alias sudah kehilangan legitimasi dan relevansi hukum untuk digunakan sebagai basis syarat pencalonan presiden pemilu 2019," papar Titi.

Baca: Ini Penjelasan soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya "Diketok Palu"

Yusril juga akan gugat UU Pemilu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra juga berencana mengajukan uji materi ke MK.

Menurut Yusril, ketentuan presidential threshold bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Sementara, Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD.

"Saya akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ke MK," kata Yusril, melalui keterangan tertulisnya.

Partai yang walk out dan menolak ketentuan presidential threshold, yakni Gerindra, juga akan menggugat UU Pemilu ke MK.

"Karena Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dan lebih tidak mungkin lagi menggunakan presidential threshold sebelumnya, yaitu 2014, karena itu sudah dipakai untuk Pilpres 2014 yang lalu," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra Syafi'i.

Terkait kemungkinan sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi ke MK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap menghadapinya.

"Soal nanti ada elemen masyarakat atau anggota parlemen yang tidak puas, ya silakan. Ada mekanismenya lewat MK," kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kompas TV Pernyataan Sikap Fraksi yang ‘Walk Out’ di Sidang RUU Pemilu Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Revisi UU Pemilu

Berita Terkait

Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus

Ini Penjelasan soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya "Diketok Palu"

Yusril: Saya Akan Lawan UU Pemilu yang Baru Disahkan ke MK

Mendagri Siap jika UU Pemilu Digugat ke MK

Fadli Zon Ikut "Walk Out", Setya Novanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu

Terkini Lainnya

Ditunjuk Jadi Asisten Operasi Kapolri, Apa Saja Tugas Iriawan?

Ditunjuk Jadi Asisten Operasi Kapolri, Apa Saja Tugas Iriawan?

Nasional 21/07/2017, 11:16 WIB PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan

PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan

Nasional 21/07/2017, 11:07 WIB Suara Tangis Bayi di Tempat Sampah Kejutkan Warga Polewali Mandar

Suara Tangis Bayi di Tempat Sampah Kejutkan Warga Polewali Mandar

Regional 21/07/2017, 11:07 WIB Indonesia dan Malaysia Terancam Kehadiran Militan Eks Marawi

Indonesia dan Malaysia Terancam Kehadiran Militan Eks Marawi

Internasional 21/07/2017, 10:58 WIB Pansus Angket: Kami Akan Buktikan, KPK Lebih Baik adalah Mitos

Pansus Angket: Kami Akan Buktikan, KPK Lebih Baik adalah Mitos

Nasional 21/07/2017, 10:57 WIB Kapolri Apresiasi Iriawan Jaga Jakarta Selama Jabat Kapolda Metro

Kapolri Apresiasi Iriawan Jaga Jakarta Selama Jabat Kapol da Metro

Nasional 21/07/2017, 10:56 WIB Nenek 80 Tahun Siap Nikahi Remaja yang Dicabulinya Delapan Kali

Nenek 80 Tahun Siap Nikahi Remaja yang Dicabulinya Delapan Kali

Regional 21/07/2017, 10:55 WIB Gedung SMP Terbakar, Ijazah Milik Guru Ikut Hangus

Gedung SMP Terbakar, Ijazah Milik Guru Ikut Hangus

Regional 21/07/2017, 10:40 WIB Djarot: Jika Warga Kolong Tol Langgar Aturan, Masa Dilindungi?

Djarot: Jika Warga Kolong Tol Langgar Aturan, Masa Dilindungi?

Megapolitan 21/07/2017, 10:22 WIB Rossi: Morbidelli Akan Jadi Masalah di MotoGP

Rossi: Morbidelli Akan Jadi Masalah di MotoGP

Olahraga 21/07/2017, 10:01 WIB Wanita yang Ditemukan Tewas Dekat GDC Diduga Dicekik

Wanita yang Ditemukan Tewas Dekat GDC Diduga Dicekik

Megapolitan 21/07/2017, 10:00 WIB 'Itu Fahri Enggak Ikut PKS 'Walk Out'?'

"Itu Fahri Enggak Ikut PKS 'Walk Out'?"

Nasional 21/07/2017, 09:49 WIB  Polda Jabar Bakal Bubarkan Kegiatan HTI di Ruang Publik

Polda Jabar Bakal Bubarkan Kegiatan HTI di Ruang Publik

Regional 21/07/2017, 09:30 WIB Gempa di Pulau Kos: Dua Tewas, Puluhan Terluka, dan Bangunan Roboh

Gempa di Pulau Kos: Dua Tewas, Puluhan Terluka, dan Bangunan Roboh

Internasional 21/07/2017, 09:30 WIB Djarot: Staf Ahli Itu Tak Harus Masing-masing Anggota Dewan Punya

Djarot: Staf Ahli Itu Tak Harus Masing-masing Anggota Dewan Punya

Megapolitan 21/07/2017, 09:21 WIB Load MoreSumber: Google News

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK... - KOMPAS.com
Mereka yang Sudah Bersiap Gugat UU Pemilu ke MK... - KOMPAS.com
http://assets.kompas.com/crop/20x7:1000x661/750x500/data/photo/2017/07/21/794053583.jpg
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/07/mereka-yang-sudah-bersiap-gugat-uu.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/07/mereka-yang-sudah-bersiap-gugat-uu.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy