Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter - KOMPAS.com

Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter - KOMPAS.com KOMPAS.com/Kristian Erdianto Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan...

Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter - KOMPAS.com

Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi KOMPAS.com/Kristian Erdianto Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Erfandi menyayangkan adanya anggapan pemerintah bertindak otoriter dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).

"Kalau melihat Pasal 51 dan 60 tujuannya jelas, menjaga ke daulatan bangsa. Sangat disayangkan bila ada yang menganggap sebagai langkah yang otoriter," ujar Erfandi dalam sebuah diskusi Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Erfandi menjelaskan, mekanisme pengadilan dalam proses pembubaran sebuah ormas tidak ditiadakan dengan terbitnya perppu tersebut. Ormas yang dibubarkan pemerintah seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), lanjut dia, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Proses peradilan itu bukan tidak ada. Jadi logikanya begini, kalau HTI dihubarkan dan mereka merasa tidak bersalah, mereka bisa membuktikannya di pengadilan," tuturnya.

(Baca: Jokowi Minta Ulama Redam Gejolak Penolakan Perppu Ormas)

Di sisi lain, Erfandi menilai pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membubarkan ormas. Sebab, di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara jelas menyatakan pemerintah hanya bisa membubarkan ormas yang bertentangan deng an ideologi Pancasila.

"Pasal 1, 2 dan 3 yang mengatur tentang asas ciri dan kegiatan ormas yang tidak boleh bertentangan pancasila itu sudah jelas di UU Ormas da itu tidak dibatalkan. Yang dibatalkan hanya 18 pasal," kata Erfandi.

Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai penerbitan Perrpu Ormas sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.

"Perppu itu jelas kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah mau membubarkan HTI tapi tidak sesuai undang-undang," ujar Ismail saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

(Baca: HTI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Perppu Ormas ke MK)

Menurut Ismail, upaya pembubaran sebuah ormas oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal mengenai pembubaran ormas, lanjut Ismail, dibuat dalam beberapa tahap pendahuluan agar pemerinta h tidak bisa sewenang-wenang. Jika mengacu pada UU Ormas, mekanisme pembubaran seharusnya didahului dengan memberikan surat peringatan.

"Seharusnya kan lewat mekanisme yang diatur dalam UU Ormas dan ada langkah pendahuluan melalui surat peringatan tiga kali," kata Ismail.

"Memang UU itu dirasa menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembubaran. Lantas membuat Perppu untuk rencana pembubaran. Tidak heran kalau publik menilai itu pemerintah kesewenangan pemerintah," ucapnya.

Kompas TV Menurutnya pemerintah punya bukti yang kuat terkait kasus pembubran HTI. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Penerbitan Perppu Ormas

Berita Terkait

Perppu Ormas Terbit, Soekarwo Berterima Kasih ke Jokowi

Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" ; dalam Perppu Ormas

Peneliti LIPI: Meski Menuai Kritik, Substansi Perppu Ormas Dibutuhkan

HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Ormas ke Sejumlah Fraksi di DPR

"Kegentingan Perppu Ormas Jelas, Ada Organisasi Anti-Demokrasi dan Pancasila"

Terkini Lainnya

Kakek Sebatangkara Itu Akhirnya Dievakuasi ke Puskesmas

Kakek Sebatangkara Itu Akhirnya Dievakuasi ke Puskesmas

Regional 20/07/2017, 22 :45 WIB Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter

Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter

Nasional 20/07/2017, 22:39 WIB Team Tiger Amankan 2 Spesialis Copet di Angkot

Team Tiger Amankan 2 Spesialis Copet di Angkot

Megapolitan 20/07/2017, 22:37 WIB Jelang Pilkada, Lima Partai di Pamekasan Sepakat Koalisi

Jelang Pilkada, Lima Partai di Pamekasan Sepakat Koalisi

Regional 20/07/2017, 22:23 WIB Pemprov DKI Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Tunjangan Dewan dalam APBD-P

Pemprov DKI Siapkan Rp 8 Miliar untuk Kenaikan Tunjangan Dewan dalam APBD-P

Megapolitan 20/07/2017, 22:16 WIB Vonis Eks Pejabat Kemendagri Tak Sebut Novanto Ikut Korupsi E-KTP

Vonis Eks Pejabat Kemendagri Tak Sebut Novanto Ikut Korupsi E-KTP

Nasional 20/07/2017, 22:03 WIB Pilkada Jatim, Dikotomi Nasionalis-Agamis Bakal Hilang?

Pilkada Jatim, Dikotomi Nasionalis-Agamis Bakal Hilang?

Regional 20/07/2017, 22:02 WIB Durant Jadi Duta NBA di India

Durant Jadi Duta NBA di India

Olahraga 20/07/2017, 21:56 WIB Ini Alasan Pergantian Kapolda Metro Jaya

Ini Alasan Pergantian Kapolda Metro Jaya

Nasional 20/07/2017, 21:54 WIB Diduga Sengaja Dibakar, Lahan Gambut di Aceh Barat Kembali Membara

Diduga Sengaja Dibakar, Lahan Gambut di Aceh Barat Kembali Membara

Regional 20/07/2017, 21:49 WIB Terhantam Ombak, Slater Alami Patah Kaki

Terhantam Ombak, Slater Alami Patah Kaki< /h3> Olahraga 20/07/2017, 21:39 WIB Diduga Disambar Buaya, Potongan Tubuh Pria Ditemukan di Muara Sungai

Diduga Disambar Buaya, Potongan Tubuh Pria Ditemukan di Muara Sungai

Regional 20/07/2017, 21:39 WIB Bonus Marcus/Kevin dan Praveen/Debby Akhirnya Cair

Bonus Marcus/Kevin dan Praveen/Debby Akhirnya Cair

Olahraga 20/07/2017, 21:36 WIB Idham Azis, Pengganti Kapolda Metro yang Lumpuhkan Teroris Dr Azahari

Idham Azis, Pengganti Kapolda Metro yang Lumpuhkan Teroris Dr Azahari

Megapoli tan 20/07/2017, 21:17 WIB Wapres Resmikan Pembangunan SPAM Umbulan Senilai Rp 4,51 triliun

Wapres Resmikan Pembangunan SPAM Umbulan Senilai Rp 4,51 triliun

Regional 20/07/2017, 21:09 WIB Load MoreSumber: Google News

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter - KOMPAS.com
Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter - KOMPAS.com
http://assets.kompas.com/crop/131x71:806x521/750x500/data/photo/2017/07/20/728818141.jpg
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/07/komisi-hukum-mui-penerbitan-perppu.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/07/komisi-hukum-mui-penerbitan-perppu.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy