Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam ... - KOMPAS.com

Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/IHSANUDDIN Ketua MPR Zulkifli Hasan usai me...

Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam ... - KOMPAS.com

Ketua MPR Zulkifli Hasan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Selasa (18/7/2017)KOMPAS.com/IHSANUDDIN Ketua MPR Zulkifli Hasan usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Selasa (18/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dibuat secara tidak hati-hati oleh pemerintah.

Menurut dia, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang berten tangan dengan Pancasila.

Lalu, pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Zulkifli menilai, aturan tersebut keliru.

Baca: Jokowi Minta Ulama Redam Gejolak Penolakan Perppu Ormas

Ia mengatakan, berbeda dengan Pancasila, UUD 1945 bisa saja diubah melalui amandemen. Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali.

"Boleh kan UUD 1945 diamandemen? Di situ masuk, enggak boleh, bisa kena pidana. Berarti kan kurang hati-hati. yang mendrafkan itu kurang hati-hati. Itu yang kita kritisi," kata Zulkifli, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menegaskan bahwa par tainya belum menentukan sikap apakah akan menyetujui atau menolak Perppu Ormas.

Sikap PAN baru akan ditentukan dalam forum pengambilan keputusan di DPR.

Namun, meski sebagai partai pendukung pemerintah, ia merasa berhak untuk meluruskan berbagai kebijakan Jokowi yang keliru.

Baca: Istana Persilakan HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

"Karena kalau kurang hati-hati kan Presiden juga yang kena," ujar Zulkfli.

Ia mengatakan, sikap kritis PAN ini akan terus dipertahankan. Meski risikonya, PAN dianggap tidak loyal oleh partai koalisi pendukung pemerintah.

"Ya jadi jangan semua kalau kami memberikan saran, oh ini melawan atau beda dengan pemerintah. Enggak," tambah Zulkfli.

Perppu Nomor 2/2017 menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Sekjen PDI Perjuangan sebelumnya meminta PAN untuk keluar dari koalisi jika terus bertentangan dengan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi perbedaan sikap PAN soal Perppu Ormas.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadao konsolidasi politik yang dilakukan presiden," tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pernyataan yang meminta agar PAN mengambil sikap yang jelas terkait dukungannya kepada pemerintah juga disampaikan oleh Partai Hanura.

"Kalau terus ingin beda bukan koalisi dong. Lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Jangan barangnya mau, barengnya enggak mau," kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana.

Kompas TV Menko Polhukam, Wiranto menegaskan perppu or mas bukan merupakan langkah otoriter dari pemerintah. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Penerbitan Perppu Ormas

Berita Terkait

Jokowi Minta Ulama Redam Gejolak Penolakan Perppu Ormas

HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Ormas ke Sejumlah Fraksi di DPR

Yusril: NU Juga Bisa Bubar Melalui Perppu Ormas

HTI Ajukan Gugatan "Judicial Review" Perppu Ormas ke MK

Fadli Zon Terima Forum Ormas Islam, Minta DPR Tolak Perppu Ormas

Terkini Lainnya

Rabu Pagi, MK Putuskan Uji Materi Cuti Petahana yang Diajukan Ahok

Rabu Pagi, MK Putuskan Uji Materi Cuti Petahana yang Diajukan Ahok

Nasional 19/07/2017, 08:54 WIB Keadilan dan Kebenaran Jadi “Barang” Langka di Turki

Keadilan dan Kebenaran Jadi “Barang” Langka di Turki

Internasional 19/07/2017, 08:53 WIB 5 Berita Populer Nusantara: Cerita Unik Kakek-kakek hingga Warga Ditangkap karena Status 'Marthabak Telor'

5 Berita Populer Nusantara: Cerita Unik Kakek-kakek hingga Warga Ditangkap karena Status "Marthabak Telor"

Regional 19/07/2017, 08:50 WIB Ibunda Jokowi Dirawat di Rumah Sakit, Penjagaan Diperketat

Ibunda Jokowi Dirawat di Rumah Sakit, Penjagaan Diperketat

Regional 19/07/2017, 08:34 WIB Ketua MPR Kritik Aturan 'Dilarang Mengubah UUD 1945' dalam Perppu Ormas

Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam Perppu Ormas

Nasional 19/07/2017, 08:31 WIB Anies Juga Belajar Tata    Kelola Pemerintahan ke Sri Sultan HB X

Anies Juga Belajar Tata Kelola Pemerintahan ke Sri Sultan HB X

Regional 19/07/2017, 08:26 WIB Jabodetabek Diprediksi Dilanda Hujan Siang hingga Malam Nanti

Jabodetabek Diprediksi Dilanda Hujan Siang hingga Malam Nanti

Megapolitan 19/07/2017, 08:07 WIB Mesir Hentikan Layanan 'Visa on Arrival' untuk Warga Qatar

Mesir Hentikan Layanan "Visa on Arrival" untuk Warga Qatar

Internasional 19/07/2017, 08:03 WIB Antisipasi Voting RUU Pemilu,    Sejumlah Fraksi Larang Anggota Bepergian

Antisipasi Voting RUU Pemilu, Sejumlah Fraksi Larang Anggota Bepergian

Nasional 19/07/2017, 08:00 WIB Minitrans dan Upaya Revitalisasi Angkutan Umum di Jakarta

Minitrans dan Upaya Revitalisasi Angkutan Umum di Jakarta

Megapolitan 19/07/2017, 07:57 WIB Ingatkan Bahaya Polusi, Mahasiswa Udinus Ciptakan Alat Filter Udara

Ingatkan Bahaya Polusi, Mahasiswa Udinus Ciptakan Alat Filter Udara

Regional 19/07/2017, 07:57 WIB Anies Bakal Tiru DIY Tata Permukiman tanpa Penggusuran

Anies Bakal Tiru DIY Tata Permukiman tanpa Penggusuran

Regional 19/07/2017, 07:43 WIB Menanti Ketegasan Universitas Gunadarma Tindak Pelaku 'Bullying'

Menanti Ketegasan Universitas Gunadarma Tindak Pelaku "Bullying"

Megapolitan 19/07/2017, 07:41 WIB Berita Terpopuler KOMPAS.com: Jokowi Tak Butuh Popularitas dan Rencana Pembunuhan Ahok

Berita Terpopuler KOMPAS.com: Jokowi Tak Butuh Popularitas dan Rencana Pembunuhan Ahok

Nasional 19/07/2017, 07:39 WIB Pria Ini Hidup Lagi setelah 40 M   enit Tanpa Detak Jantung

Pria Ini Hidup Lagi setelah 40 Menit Tanpa Detak Jantung

Internasional 19/07/2017, 07:31 WIB Load MoreSumber: Google News MPR

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam ... - KOMPAS.com
Ketua MPR Kritik Aturan "Dilarang Mengubah UUD 1945" dalam ... - KOMPAS.com
http://assets.kompas.com/crop/219x118:887x563/750x500/data/photo/2017/07/18/2093573476.jpg
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/07/ketua-mpr-kritik-aturan-dilarang.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/07/ketua-mpr-kritik-aturan-dilarang.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy