Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi? - KOMPAS.com

Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi? - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Rapat paripurna D...

Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi? - KOMPAS.com

Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Rapat paripurna DPR RI pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (20/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hari ini, Kamis (20/7/2017), berlangsung sengit.

Tiap fraksi berusaha memperjuangkan kepentingannya. Sengitnya perdebatan terjadi saat membahas isu presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu di tingkat panit ia khusus.

Awalnya, muncul tiga opsi dalam isu presidential threshold, yakni usulan pemerintah yaitu sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, opsi dihapusnya presidential threshold karena aspek keserentakan pemilu atau 0 persen, dan opsi jalan tengah, yaitu sebesar 10 persen.

Meski demikian, saat ini ada dua opsi yang berkembang dalam Rapat Paripurna, yakni usulan pemerintah sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dan opsi dihapusnya presidential threshold.

Usulan pemerintah didukung oleh PDI-P, PPP, Golkar, Hanura, PKB, dan Nasdem. Sedangkan opsi 0 persen didukung oleh PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra.

Para pendukung usulan pemerintah yang secara jumlah lebih banyak sejak semula menghendaki dilakukan voting. Salah satunya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.

"Fraksi PDI Perjuangan memohon seluruh anggota Dewan untuk segera dilaksanakan pengambilan keputusan lewat jalan voting," kata anggota Fraksi PDI-P Aria Bima dalam rapat paripurna, Kamis (20/7/2017).

(Baca: Fraksi PDI-P Minta Langsung Voting Keputusan RUU Pemilu)

Sementara partai yang menginginkan presidential threshold dihapus justru menginginkan agar tidak langsung dilakukan voting. Mereka menginginkan adanya forum lobi.

Adapun salah satu alasan penolakan presidential threshold sebesar 20-25 persen disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Menurut Gerindra, penolakan berdasarkan obyek voting, yaitu presidential threshold, yang dianggap inkonstitusional.

(Baca: Gerindra Tak Ingin Ada "Voting" Terkait RUU Pemilu)

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengajak semua fraksi untuk berunding kembali terkait lima isu krusial, terutama terkait presidential threshold.

"Kalau mau menggunakan presidential threshold, pertanyaannya mau menggunakan yang mana? Karena yang 201 4 sudah digunakan Gerindra saat mencalonkan Pak Prabowo (Subianto) dan PDI-P mencalonkan Pak Jokowi," ujar Muzani.

"Apakah kita mau menggunakan tiket yang telah kita robek, yang telah kita gunakan di pertunjukan demokrasi sebelumnya?" kata dia.

PAN munculkan opsi ketiga

Namun, saat pembahasan mengerucut kepada polarisasi 20-25 persen dan 0 persen, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali memunculkan opsi kompromi, yaitu 10 persen.

Saat menyampaikan pandangan fraksi, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan bahwa PAN secara mendasar ingin Pemilu 2019 tanpa presidential threshold.

"Tetapi kami juga membuka dialog untuk memunculkan opsi lain. Jika tidak 0 persen atau 20 persen, mungin bisa di angka 10 persen," ucap Yandri.

Kompas TV Apa dampak dari tarik ulur ini? Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Revisi UU Pemilu

Berita Terkait

Gerindra Tak Ingin Ada "Voting" Terkait RUU Pemilu

Demokrat Bertahan, Pemilu 2019 Seharusnya Tak Ada "Presidential Threshold"

Fraksi PDI-P Minta Langsung Voting Keputusan RUU Pemilu

Ini Mekanisme Pengambilan Keputusan RUU Pemilu

Jika RUU Pemilu Diputuskan melalui Voting, PKS Ingin Dilakukan Tertutup

Terkini Lainnya

BPK Ingatkan Pemprov DKI Ganti Kerugian Pembelian Lahan Sumber Waras

BPK Ingatkan Pemprov DKI Ganti Kerugian Pembelian Lahan Sumber Waras

Megapolitan 20/07/2017, 13:51 WIB Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi

Survei: 86 Persen Responden Andalkan Jokowi dan KPK Berantas Korupsi

Nasional 20/07/2017, 13:47 WIB Warga Kolong Tol Wiyoto Berharap Ada Dialog Sebelum Penertiban

Warga Kolong Tol Wiyoto Berharap Ada Dialog Sebelum Penertiban

Megapolitan 20/07/2017, 13:47 WIB Dua Terdakwa E-KTP Divonis 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara

Dua Terdakwa E-KTP Divonis 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara

Nasional 20/07/2017, 13:46 WIB Seorang Tukang Becak Ditangkap karena Cabuli Bocah Berusia 10 Tahun

Seorang Tukang Becak Ditangkap karena Cabuli Bocah Berusia 10 Tahun

Regional 20/07/2017, 13:46 WIB Debat 'Presidential Threshold' Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?

Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?

Nasional 20/07/2017, 13:42 WIB Bertemu Dirlantas, Djarot Bicarakan Masalah Balapan Liar

Bertemu Dirlantas, Djarot Bicarakan Masalah Balapan Liar

Megapolitan 20/07/2017, 13:41 WIB Uang Penjualan Tanah Negara Dinikmati Istri dan Anak Bupati Takalar

Uang Penjualan Tanah Negara Dinikmati Istri dan Anak Bupati Takalar

Regional 20/07/2017, 13:32 WIB Perjalanan KRL Kembali Normal Setelah Terhambat karena Gangguan pada KA Tegal Bahari

Perjalanan KRL Kembali Normal Setelah Terhambat karena Gangguan pada KA Tegal Bahari

Megapolitan 20/07/2017, 13:30 WIB Survei Polling Center: Masyarakat Pesimistis Tren Korupsi Menurun di 2017

Survei Polling Center: Masyarakat Pesimistis Tren Korupsi Menurun di 2017

Nasional 20/07/2017, 13:25 WIB Video Siswa Baru SMP Ditolak Sekolah Jadi Viral, Ini Kejadian Sebenarnya

Video Siswa Baru SMP Ditolak Sekolah Jadi Viral, Ini Kejadian Sebenarnya

Regional 20/07/2017, 13:22 WIB 4 Murid SMK Korban Ledakan Tabung Gas di Tangerang Masih Dirawat

4 Murid SMK Korban Ledakan Tabung Gas di Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan 20/07/2017, 13:21 WIB Kapolri Yakin Hukuman Mati Bikin Jera Bandar Narkoba

Kapolri Yakin Hukuman Mati Bikin Jera Bandar Narkoba

Megapolitan 20/07/2017, 13:18 WIB Pengeroyok Hermansyah yang Buron Serahkan Diri ke Polisi

Pengeroyok Hermansyah yang Buron Serahkan Diri ke Polisi

Megapolitan 20/07/2017, 13:14 WIB Gerindra Tak Ingin Ada 'Voting' Terkait RUU Pemilu

Gerindra Tak Ingin Ada "Voting" Terkait RUU Pemilu

Nasional 20/07/2017, 13:10 WIB Load MoreSumber: Google News

COMMENTS

Nama

Berita,163,Budaya,10,Ekonomi,19,Hankam,5,Informasi,9,Kesehatan,3,Olahraga,159,Opini,61,Pendidikan,23,Politik,1943,Sosial,3,Teknologi,160,Tokoh,5,
ltr
item
Obor Rakyat: Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi? - KOMPAS.com
Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi? - KOMPAS.com
http://assets.kompas.com/crop/54x0:898x563/750x500/data/photo/2017/07/20/2681321108.jpg
Obor Rakyat
http://www.oborrakyat.com/2017/07/debat-presidential-threshold-mengerucut.html
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/
http://www.oborrakyat.com/2017/07/debat-presidential-threshold-mengerucut.html
true
8492057078391058769
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy